Nasional, gemasulawesi - Perjalanan dinas bagi para pejabat kini tidak lagi semudah sebelumnya.
Pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin oleh Tito Karnavian, telah menetapkan aturan baru yang lebih ketat.
Aturan ini bertujuan untuk mendorong efisiensi anggaran sekaligus meningkatkan transparansi.
Kebijakan ini muncul sebagai respons atas kritik publik mengenai pemborosan yang kerap terjadi dalam perjalanan dinas pejabat di berbagai instansi pemerintah.
Aturan baru ini mencakup pembatasan perjalanan dinas hanya untuk kegiatan yang benar-benar mendesak.
Pejabat diwajibkan untuk memprioritaskan penggunaan teknologi seperti video conference dalam rapat atau koordinasi yang tidak memerlukan kehadiran fisik.
Langkah ini diharapkan dapat mengurangi biaya transportasi, akomodasi, hingga uang saku perjalanan yang selama ini menjadi beban besar dalam anggaran negara.
Salah satu poin utama dalam kebijakan ini adalah kewajiban bagi setiap pejabat yang melakukan perjalanan dinas untuk menyusun laporan rinci.
Laporan tersebut harus berisi tujuan perjalanan, hasil yang dicapai, serta dokumen pendukung lainnya.
“Setiap perjalanan dinas harus dipertanggungjawabkan. Kami tidak akan segan memberikan sanksi administratif hingga pencabutan hak perjalanan dinas bagi mereka yang melanggar,” jelas Tito Karnavian pada Kamis, 26 Desember 2024.
Selain itu, aturan baru ini juga menghapus sistem tunjangan perjalanan yang sebelumnya diberikan secara otomatis.
Kini, tunjangan hanya akan disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah. Hal ini bertujuan untuk mencegah penggelembungan anggaran serta laporan fiktif yang sering terjadi dalam pelaksanaan perjalanan dinas.
Meski kebijakan ini disambut baik oleh sebagian kalangan, ada pula tantangan yang muncul. Beberapa pejabat daerah, khususnya dari wilayah terpencil, menyebutkan bahwa ketiadaan akses teknologi memadai menjadi kendala utama dalam menjalankan rapat daring.
Pemerintah pusat, melalui Kemendagri, berkomitmen untuk memberikan dukungan berupa pelatihan dan penyediaan perangkat teknologi agar seluruh daerah mampu menyesuaikan diri dengan aturan baru.
Bukan hanya itu, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini juga diperketat.
Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan laporan perjalanan dinas diverifikasi secara menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran.
Salah satu contohnya adalah pembatalan perjalanan dinas yang dinilai tidak relevan atau tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Beberapa proyek perjalanan yang sebelumnya diajukan untuk tahun anggaran 2024 bahkan telah ditolak karena dianggap tidak sejalan dengan prioritas nasional.
Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga efisiensi penggunaan dana negara.
Dengan kebijakan yang lebih ketat ini, pemerintah berharap perjalanan dinas tidak lagi menjadi celah pemborosan, melainkan benar-benar mendukung kebutuhan masyarakat dan pembangunan.
Reformasi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik di masa depan. (*/Shofia)
