Nasional, gemasulawesi - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur Palakka, baru-baru ini membela mantan Presiden Indonesia ke-7, Joko Widodo, setelah namanya masuk dalam daftar tokoh terkorup versi lembaga Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Diketahui sebelumnya bahwa ada perdebatan publik usai Jokowi yang muncul dalam daftar yang dirilis OCCRP.
Sebagian pihak menilai bahwa Jokowi tidak pantas masuk dalam daftar tersebut, sementara yang lain, termasuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), menyebut bahwa ada alasan kuat untuk memasukkannya.
Bahkan, YLBHI merilis daftar sepuluh faktor yang, menurut mereka, menjadikan Jokowi layak disebut sebagai koruptor.
Menanggapi hal tersebut, Dedy Nur Palakka melalui akun X resminya, @DedynurPalakka, menyebut bahwa pernyataan YLBHI hanyalah omong kosong atau sekadar opini.
"Omon-omon alias OPINI silahkan saja YLBHI sebarkan informasi seperti ini," tulis Dedy sambil membagikan berita tentang rilis YLBHI itu.
Menurutnya, rakyat Indonesia tetap memiliki pandangan berbeda dan masih menganggap Jokowi sebagai bapak bangsa.
"Tapi rakyat tentu saja punya daftar alasan sendiri mengapa @jokowi adalah Bpk bangsa Indonesia yang kemanapun dia berdiri selalu ada Rakyat yang bersemangat bersamanya," lanjut Dedy dalam cuitannya.
Selain itu, ia juga menyoroti bahwa OCCRP sendiri sudah memberikan klarifikasi terkait tuduhan tersebut.
"OCCRP yang itu lembaga Internasional saja secara terbuka berani menulis klarifikasi kalau mereka tidak punya bukti kalau Jokowi korupsi," imbuhnya.
Cuitan Dedy Nur menuai beragam tanggapan dari warganet. Beberapa warganet tampak tidak sependapat dengannya.
Salah satu pengguna akun X, @abu***, menulis, ""rakyat" yg mana mas? Kasih batasan yg tegas! Saya asli Indonesia, bapak sy Sunda, ibuk saya wong Jowo. @jokowi jg asli Indonesia, tp dr dulu ndak pernah sekejap pun terlintas dlm benak sy, @jokowi itu bapak bangsa."
Ada juga warganet yang mengkritik gaya penulisan Dedy Nur, seperti yang diungkapkan oleh akun @ant***, "Apa yg dilakulan OCCRP adalah pendapat para Jurnalis Investigasi terhadap kadar korupsi kepala negara. Harusnya kau buat tulisan yg mencerdaskan buat membantah apa yg disampaikan OCCRP. Bukan cuap cuap bloon model gini."
Namun, tidak sedikit pula yang mendukung pernyataan Dedy Nur.
Salah satu akun, @kak***, menulis, "Mungkin saat ini YLBHI lg menyesali, setelah ada klarifikasi dari OCCRP, bahwa Jokowi tdk dipilih sbg pemimpin yg mlakukan corrupt dikarenakan TIDAK ditemukan BUKTI."
Perdebatan ini menunjukkan bahwa isu korupsi dan persepsi terhadap pemimpin nasional masih menjadi topik yang sangat sensitif di kalangan masyarakat Indonesia.
Klarifikasi yang diberikan oleh OCCRP diharapkan dapat meredakan polemik ini, meskipun perdebatan di media sosial tampaknya masih terus berlangsung. (*/Risco)
