Nasional, gemasulawesi - Mantan Menteri Kesehatan Indonesia, Siti Fadilah Supari, secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menolak pandemic agreement atau perjanjian pandemi.
Melalui video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Siti Fadilah Supari Channel, pada 5 Januari 2025, ia menegaskan bahwa perjanjian tersebut dapat merugikan kedaulatan bangsa Indonesia.
Dalam pesannya, Siti Fadilah menyebut pandemic agreement dan amandemen International Health Regulation (IHR) 2005 memiliki potensi untuk membuat Indonesia kehilangan kendali dalam menangani pandemi, sehingga membahayakan kemandirian negara.
Di awal videonya, Siti Fadilah memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo yang pernah menyatakan komitmennya untuk melindungi rakyat Indonesia.
Namun, ia menilai bahwa langkah konkret untuk mewujudkan janji tersebut adalah dengan menolak kedua perjanjian internasional tersebut.
“Keduanya itu berisi dengan pasal-pasal yang bisa merenggut kedaulatan kita pak,” jelas eks Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari.
Siti Fadilah mengungkapkan kekhawatirannya bahwa jika pandemi terjadi, Indonesia akan dipaksa mengikuti arahan dari pihak luar tanpa bisa mengambil langkah yang sesuai dengan kondisi bangsa sendiri.
“Kalau terjadi pandemi, kita (Indonesia) tidak akan berdaulat. Mereka mendikte apa yang harus kita kerjakan kalau pandemi, jadi kita tidak mempunyai kedaulatan untuk melindungi rakyat kita sendiri dengan cara kita,” lanjutnya.
Sebagai bagian dari argumennya, Siti Fadilah menyebut bahwa beberapa negara lain telah mengambil sikap tegas dengan menolak pandemic agreement dan IHR 2005.
Ia mencontohkan Rusia sebagai salah satu negara yang menolak perjanjian tersebut.
Selain itu, ia juga mengutip langkah Donald Trump, Presiden terpilih Amerika Serikat, yang menurutnya juga tidak menyetujui pandemic agreement.
Di akhir pesannya, Siti Fadilah menyampaikan harapan agar Presiden Prabowo dapat mempertimbangkan permintaannya.
Ia dengan penuh harap berkata, “Mohon bapak perhatikan hal ini, jangan sampai kita terpuruk untuk kedua kalinya oleh karena pandemi.”
Siti Fadilah juga berharap agar videonya dapat sampai ke tangan Presiden Prabowo dan menjadi perhatian serius dalam pengambilan keputusan.
“Tolong jangan sampai bapak menandatangani pandemic agreement dan menyetujui amandemen IHR, karena ini betul-betul berbahaya bagi kedaulatan bangsa dan negara,” tutupnya dengan nada penuh kekhawatiran.
Pesan ini menjadi sorotan publik, mengingat isu pandemic agreement dan IHR 2005 telah menjadi perdebatan global terkait implikasi kedaulatan negara dalam menangani isu kesehatan internasional. (*/Risco)
