Nasional, gemasulawesi - Cendikiawan Nahdlatul Ulama (NU), Nadirsyah Hosen menyoroti langkah Muhammadiyah yang akan melaporkan ke polisi pihak-pihak yang memasang pagar di pesisir laut Tangerang.
Muhammadiyah melalui Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) PP Muhammadiyah berencana melaporkan pihak-pihak yang memasang pagar tersebut ke pihak kepolisian.
Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah, Gufroni, menyatakan bahwa somasi yang sebelumnya dilayangkan kepada pihak-pihak pemasang agar membongkar pagar di laut Tangerang tersebut tidak mendapat tanggapan.
Ia memastikan laporan akan dibuat setelah tenggat waktu somasi berakhir pada 14 Januari, meski belum mengungkap siapa pihak yang akan dilaporkan.
Langkah ini diambil karena pagar yang dibangun tanpa izin tersebut telah merugikan ribuan nelayan setempat.
Tindakan Muhammadiyah ini mendapat perhatian dari cendekiawan Nahdlatul Ulama (NU), Nadirsyah Hosen.
Melalui akun X resminya, @na_dirs, Nadirsyah mengungkapkan rasa syukur atas keberadaan Muhammadiyah yang mengambil sikap tegas dalam kasus ini.
"Alhamdulillah masih ada Muhammadiyah," tulis Nadirsyah pada Kamis, 16 Januari 2025, sembari mengunggah ulang berita terkait rencana Muhammadiyah melaporkan pihak pemasang pagar laut di Tangerang.
Cuitan ini menarik perhatian publik, memunculkan berbagai komentar yang mempertanyakan langkah NU dalam merespons isu tersebut.
Beberapa warganet memanfaatkan cuitan Nadirsyah untuk mengkritik sikap NU yang dinilai belum terlihat dalam menangani kasus pagar laut tersebut.
Salah satu warganet dengan akun @opi*** menulis, "NU nya pada kemana ya Gus...?"
Kritik lainnya datang dari akun @har*** yang menuliskan, "Sayang PBNU fokus makan bergizi gratis."
Ada juga akun @ult*** yang berkomentar, "NU lagi fokus atur ijin tambang kah?"
Komentar-komentar ini mencerminkan ekspektasi publik agar semua elemen masyarakat, termasuk ormas besar seperti NU, turut aktif menyikapi persoalan yang merugikan masyarakat luas.
Pagar misterius ini memang menjadi polemik besar.
Pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer tersebut melintasi 16 desa di enam kecamatan di Kabupaten Tangerang dan dipastikan dibangun tanpa izin.
Pemerintah pun telah menyegel pagar tersebut lantaran tidak memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Keberadaan pagar ini menyebabkan kerugian bagi 3.888 nelayan yang terganggu aktivitasnya.
Dengan laporan yang akan dilayangkan oleh Muhammadiyah, diharapkan kasus ini segera terungkap, dan pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban atas dampak yang ditimbulkan. (*/Risco)
