Nasional, gemasulawesi - Pegiat media sosial, Said Didu, baru-baru ini menyoroti Menteri BUMN, Erick Thohir, menyusul kasus korupsi di Pertamina yang tengah menjadi sorotan publik.
Melalui cuitan di akun X resminya, @msaid_didu, pada Minggu, 2 Februari 2025, Said Didu mengkritik beberapa kebijakan Erick Thohir yang dinilainya merusak Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurut Said Didu, Erick Thohir telah melakukan sejumlah tindakan yang dinilai tidak tepat dalam mengelola BUMN.
Ia menyebut beberapa poin utama, termasuk dugaan penggunaan BUMN untuk kepentingan pribadi, penempatan orang-orang di jabatan strategis tanpa pertimbangan yang jelas, konflik kepentingan yang melibatkan bisnis saudara Erick di BUMN, serta pemanfaatan perusahaan negara untuk kepentingan politik.
"Pak @erickthohir yth, Bapak sudah terlalu banyak MERUSAK BUMN, seperti 1) menggunakan BUMN untuk kepentingan pribadi 2) menempatkan orang seenaknya 3) konflik kepentingan bisnis saudara di BUMN 4) gunakan BUMN utk kepentingan politik," tulis Said Didu dalam cuitannya.
Pernyataan tersebut menuai beragam reaksi dari publik.
Sejumlah warganet menanggapi cuitan Said Didu, dengan beberapa di antaranya turut mempertanyakan kinerja Erick Thohir sebagai Menteri BUMN.
Mereka menilai bahwa Erick seharusnya bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi di BUMN, khususnya terkait kasus korupsi di Pertamina.
"Sudah seharusnya pak ET yg dievaluasi dan diminta pertanggung jawabannya..," tulis balasan dari akun @d_d***, yang mengartikan publik ingin melihat Erick Thohir dievaluasi kerjanya sebagai Menteri BUMN.
Sebelumnya, kasus korupsi yang terjadi di Pertamina melibatkan pihak swasta serta pejabat internal perusahaan.
Dugaan tindak pidana korupsi ini berkaitan dengan pengelolaan minyak mentah, yang diduga menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar.
Nama Erick Thohir pun terseret dalam kasus ini, mengingat posisinya sebagai pimpinan Kementerian BUMN yang menaungi Pertamina.
Kasus ini menjadi perhatian publik, mengingat peran strategis Pertamina dalam sektor energi nasional.
Banyak pihak berharap agar kasus ini dapat ditangani dengan transparan dan akuntabel, serta adanya evaluasi terhadap tata kelola perusahaan negara agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. (*/Risco)
