Nasional, gemasulawesi - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengimbau para kepala daerah untuk segera mengajukan lahan milik pemerintah daerah.
Lahan yang dimaksud bisa berasal dari aset milik provinsi, kabupaten, maupun kota yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Langkah ini penting agar pembangunan Sekolah Rakyat permanen dapat segera dilakukan dan mulai beroperasi pada tahun 2026.
Agus Jabo menyampaikan permintaan tersebut saat menerima kunjungan dari sejumlah kepala daerah di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta.
Dalam pertemuan itu hadir Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau Yusran Fahim dan Hamsina Bolu, Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Ronal Kandoli dan Fredy Tuda, Bupati Bireuen Mukhlis, serta Kepala Dinas Sosial Palu, Zuzik.
"Sebanyak 200 titik Sekolah Rakyat yang ada saat ini sifatnya masih sementara. Karena itu, kita gunakan gedung milik Kemensos, Kemenaker, atau BLK. Daerah-daerah yang termasuk dalam 200 titik ini harus segera mengusulkan lahan, agar pembangunan sekolah permanen bisa dimulai tahun ini dan dapat dibuka pada 2026," ujar Agus Jabo.
Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan membuka Sekolah Rakyat untuk jenjang SD, SMP, dan SMA di 200 lokasi pada tahun ajaran 2025/2026.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian Sosial ditunjuk sebagai pihak yang bertanggung jawab menjalankan program tersebut.
Sebanyak 100 lokasi yang menggunakan gedung milik Kemensos serta sebagian fasilitas sementara milik pemerintah daerah sudah mulai melakukan proses perekrutan.
Perekrutan tersebut mencakup calon siswa, guru, serta tenaga kependidikan yang akan bertugas di Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat tahap awal ini dijadwalkan akan resmi diluncurkan pada tanggal 14 Juli 2025.
Ke depan, Kementerian Sosial akan bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah untuk membuka 100 titik tambahan Sekolah Rakyat.
Kerja sama ini menjadi bagian dari perluasan program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Proses belajar mengajar nantinya akan menggunakan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dimiliki Kemenaker maupun Pemda.
Agus Jabo menegaskan bahwa usulan lahan untuk pembangunan sekolah permanen perlu segera diajukan, karena tempat sementara yang ada saat ini kemungkinan besar tidak akan mencukupi untuk menampung lonjakan jumlah siswa Sekolah Rakyat di tahun mendatang.
“Bagi bapak-bapak yang wilayahnya ada Sekolah Rakyat sementara, saya minta segera siapkan lahan untuk pembangunan sekolah permanen, supaya tahun 2026 sudah bisa menerima murid lagi,” ujar Agus Jabo.
Ia melanjutkan, “Karena tempat yang sekarang digunakan itu sifatnya sementara, tahun depan sudah tidak mampu menampung lagi. Gedung yang dipakai saat ini adalah aset milik Kemensos, dan ke depan juga akan menggunakan aset Kemenaker serta beberapa yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten atau kota.”
Agus Jabo menambahkan bahwa pemerintah daerah—baik provinsi, kabupaten, maupun kota—perlu memenuhi sejumlah syarat saat mengusulkan lahan.
Salah satu syarat utamanya adalah lahan tersebut tidak boleh berada dalam status sengketa atau memiliki masalah hukum.
Selain itu, lokasi yang diusulkan juga harus berada di wilayah yang aman dan tidak tergolong daerah rawan bencana.
“Presiden mengarahkan agar luas lahan yang diajukan idealnya 8,2 hektare. Tapi kalau Pemda hanya bisa menyediakan 6 hektare, itu nanti akan kami sesuaikan,” jelasnya.
Lahan yang disiapkan nantinya akan digunakan untuk membangun berbagai fasilitas penunjang kegiatan pendidikan.
Fasilitas tersebut meliputi ruang kelas, asrama, ruang makan, dapur, laboratorium, tempat ibadah, serta perpustakaan.
Agus Jabo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah salah satu program unggulan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo.
Baca Juga:
3 Warga Sipil Palestina Tewas dalam Serangan Udara Penjajah Israel yang Targetkan Kota Gaza
Program ini ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu maupun yang masuk kategori miskin ekstrem.
Penentuan sasaran dilakukan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama.
Ia juga mengingatkan para kepala daerah agar menjalankan proses seleksi secara jujur dan tidak melakukan kecurangan dalam perekrutan siswa.
“Presiden sudah berulang kali menegaskan bahwa Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi saudara-saudara kita yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Jadi, tidak boleh ada kecurangan atau titipan dalam prosesnya. Selain ingin memutus rantai kemiskinan, Presiden juga ingin mengangkat martabat masyarakat miskin,” ujar Agus Jabo.
Baca Juga:
Polda Bali Sebut Pelaku Penembakan Dua WNA Australia di Badung Diduga Adalah Warga Australia Sendiri
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kepala daerah telah menyusun dan membawa proposal usulan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
Kota Palu menjadi salah satu wilayah yang dijadwalkan menyelenggarakan Sekolah Rakyat pada tahun ini.
Adapun lokasi yang akan dimanfaatkan di Palu adalah Sentra Nipotowe sebagai tempat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. (*/Zahra)
