Gemasulawesi– Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran mengatakan, telah membentuk Tim Satgas Pengawasan untuk meningkatkan keterpaduan dan pengawasan kerusakan lingkungan akibat keberadaan tambang di wilayahnya.
“Keberadaan tambang telah menimbulkan masalah lingkungan. Banyak kerusakan lingkungan terjadi akibat lubang bekas tambang yang tak direklamasi,” ungkap Sugiango, Kamis 16 September 2021.
Menurut dia, Satgas pengawasan kerusakan lingkungan itu terdiri dari Tim teknis dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Apabila dalam pelaksanaan pengawasan nantinya ditemukan pelanggaran-pelanggaran, maka akan ditindak tegas sesuai dengan kewenangannya.
Baca juga: Terkait Mangrove, Ketua DPRD Dukung Bupati Parigi Moutong
Tentunya kata dia, dengan terlebih dahulu diberikan peringatan dan ditegur sebagai upaya pembinaan.
“Kalaupun masih tidak bisa, tentu saja ini menjadi urusan hukum dan perlu ada efek jera bagi para pelanggar yang merusak lingkungan di wilayah Kalteng. Kami serahkan ke penegak hukum dan kementerian terkait,” kata dia.
Dia pun menyatakan, akan menolak seluruh izin tambang baru di wilayahnya, jika tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.
Untuk memperkuat penolakan itu, pihaknya juga sudah meminta kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Kami meminta Kementerian ESDM untuk tidak mengeluarkan izin tambang dulu,” katanya.
Dia mengatakan penolakan dilakukan karena dari hasil evaluasi dan peninjauan yang dilakukan pemerintahannya, keberadaan aktivitas dan perusahaan tambang di Kalimantan Tengah, baik emas, zirkon, kuarsa, bijih besi, batu bara belum memberikan manfaat besar.
Baca Juga: Menpan RB Sebut PP tentang Disiplin PNS Akan Memberikan Kepastian Hukum
Terutama, terhadap kesejahteraan warganya. Ketiadaan manfaat itu, bisa terlihat dari kondisi desa di sekitar pertambangan dan kesejahteraan masyarakatnya.
“Kita bisa lihat sendiri kondisi desa-desa sekitar pertambangan, dari segi infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, dan listrik masih sangat minim. Masyarakat di sekitar tambang pun sampai sekarang masih belum sejahtera,” ungkapnya.
Diketahui, Pemanfaatan batu bara menimbulkan efek kerusakan yang luar biasa, dan tidak dapat diperbaiki bumi bahkan manusia.
Penggalian bawah tanah hingga limbah akhir yang beracun, atau disebut sebagai rantai kepemilikan memiliki tiga aspek yakni, penambangan, pembakaran, sampai ke pembuangan limbah.
Rantai kepemilikan ini menimbulkan daya rusak yang harus ditanggung bumi dan manusia.
Penambangan batu bara mengakibatkan meluasnya penggundulan hutan, erosi tanah, hilangnya sumber air tanah, polusi udara, dan rusaknya ekosistem masyarakat yang hidup berdampingan dengan hutan. (***)
Baca juga: Lakukan Pengrusakan, Satu Nelayan Toili Diamankan Polisi
