Nasional, gemasulawesi - Pada hari Kamis, polisi menghentikan sekitar 120 siswa yang hendak ikut dalam aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung DPR, Jakarta.
Para siswa tersebut diduga terpengaruh oleh ajakan yang beredar melalui media sosial.
Informasi tersebut menunjukkan bahwa penyebaran di platform digital menjadi pemicu keterlibatan para pelajar dalam demonstrasi.
“Kami tadi sekitar pukul 08.30 WIB mencegat 120 pelajar yang hendak ke Gedung DPR. Mereka dicegah dan dijaga karena ingin ikut aksi unjuk rasa menyampaikan pendapat. Kami lakukan itu untuk melindungi dan mengamankan niat mereka agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam.
Baca Juga:
Kolaborasi PPATK dan BGN Luncurkan Detak MBG untuk Awasi Dana Program Makan Bergizi Gratis
Polres di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, dan daerah sekitarnya mengamankan 120 pelajar di beberapa lokasi berbeda.
Ade menyampaikan bahwa Polres Kabupaten Bekasi mengamankan 48 pelajar yang berasal dari Bekasi, Indramayu, dan Cirebon.
Selanjutnya, Polres Metro Kota Bekasi menghentikan 29 pelajar asal Cirebon dan Purwakarta, sedangkan Polres Metro Tangerang Kota mengamankan 11 pelajar dari Serang, Banten.
“Ada juga pelajar dari Depok. Polres Metro Depok mencegah tujuh pelajar yang akan menuju Jakarta,” ujar Ade.
Baca Juga:
Menkes Percepat Imunisasi Campak untuk 80 Ribu Anak di Sumenep
Polres Metro Jakarta Pusat berhasil menghentikan 25 pelajar dari Indramayu dan Cianjur saat mereka sedang dalam perjalanan menuju Gedung DPR.
“Kamu bisa bayangkan, itu adalah laporan terakhir pada pukul 08.30 WIB. Bayangkan jam berapa mereka berangkat dari rumah masing-masing,” kata Ade.
Dia menambahkan, berdasarkan pemeriksaan awal, sebagian besar pelajar mulai berangkat setelah terpengaruh oleh ajakan atau provokasi yang tersebar lewat media sosial.
Ade menyayangkan kejadian ini karena pemberitahuan resmi terkait aksi hanya datang dari serikat buruh KSPI.
Baca Juga:
Presiden Prabowo Merestui Pembentukan Dewan Kesejahteraan Pekerja serta Satuan Tugas Penanganan PHK.
Menurutnya, para pelajar tidak ada hubungan dengan demonstrasi tersebut dan justru rawan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Ia juga menambahkan, banyak pelajar yang masih mengenakan seragam sekolah lengkap dan kemungkinan besar tidak meminta izin orang tua atau berniat bolos dari pelajaran.
Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah ada di antara pelajar yang membawa senjata saat hendak ikut dalam aksi buruh.
Selain itu, pihak kepolisian juga sedang menyisir area sekitar Gedung DPR untuk mencegah lebih banyak pelajar masuk ke lokasi unjuk rasa.
Baca Juga:
Dinkes dan BPOM Mataram Awasi Program Makan Bergizi Gratis untuk Pastikan Keamanan dan Kualitas
Aksi unjuk rasa yang digelar oleh massa buruh dari Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) diikuti oleh ribuan buruh dari kawasan Jabodetabek, dan aksi serupa juga berlangsung secara serentak di berbagai daerah.
Demonstrasi ini dimulai sekitar pukul 10.00 WIB di depan gerbang utama kompleks DPR/MPR Jakarta.
Para buruh mengajukan enam tuntutan utama, antara lain menghapus sistem outsourcing dan menolak upah murah (HOSTUM) dengan permintaan kenaikan Upah Minimum Tahun 2026 sebesar 8,5 sampai 10,5 persen.
Tuntutan berikutnya adalah menghentikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan membentuk Satgas PHK.
Baca Juga:
Krisis Kelaparan di Gaza: PBB Sebut Bencana yang Bisa Dihindari
Kemudian, mereka meminta reformasi pajak perburuhan, termasuk kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan, penghapusan pajak pesangon, THR, JHT, serta menghapus diskriminasi pajak bagi perempuan yang menikah.
Selain itu, mereka juga mendesak pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa omnibus law, pengesahan RUU Perampasan Aset dan pemberantasan korupsi, serta revisi RUU Pemilu untuk mendesain ulang sistem Pemilu 2029.
Polda Metro Jaya menurunkan total 4.531 personel gabungan guna mengawal aksi demonstrasi buruh di depan Gedung DPR hari ini.
Jumlah tersebut terdiri dari 2.174 anggota Polda Metro Jaya, 1.725 personel bawah kendali operasi (BKO) yang melibatkan TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, Den C, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, Satpol PP, serta Dishub DKI Jakarta, dan 632 anggota dari berbagai Polres. (ANTARA)
