Pemerintah Bakal Terus Awasi Penyaluran BBM Bersubsidi

<p>Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif Foto/Istimewa</p>
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif Foto/Istimewa

Berita nasional, gemasulawesi – Arifin Tasrif Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menyatakan bahwa pemerintah bakal terus awasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran.

Arifin mengatakan PT Pertamina (Persero) menyiapkan sistem pengawasan penyaluran BBM bersubsidi dengan teknologi digital.

“Tentunya pemantauan akan dilakukan di lapangan dan Pertamina sedang menyiapkan sistem pengawasan dengan teknologi digital,” ucap Arifin saat konferensi pers, Sabtu 3 September 2022.

Arifin mengatakan pemantauan harus terus dilakukan karena saat ini masih banyak masyarakat yang masih menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi meski dinilai mampu.

Ia mengatakan, pihaknya berharap dengan metode ini, mekanisme ini dapat lebih meningkatkan akurasi penggunaan BBM bersubsidi bagi yang membutuhkan.

Pemerintah baru saja mengumumkan kenaikan harga untuk tiga jenis bahan bakar, yaitu pertalit, solar, dan pertamax.

Baca: Warga Makassar Digegerkan Penemuan Bayi Terbungkus Sarung

Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, solar bersubsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter dan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per Liter.

Kenaikan harga ini akan berlaku pada Sabtu siang pukul 14:30 WIB, atau satu jam setelah pengumuman pemerintah. (*/Ikh)

Baca: Pergi Mencari Ikan, Nelayan di Luwu Utara Ditemukan Tewas

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Kantor Imigrasi Amankan Nelayan Filipina Terdampar di Gorontalo

amankan serta melakukan pemeriksaan kepada seorang nelayan warga negara Filipina bernama Rayhon Guillen yang terdampar di Kota Gorontalo.

Jokowi Perintahkan Panglima TNI untuk Proses Hukum Kasus Mutilasi Di Mimika

Presiden Joko Widodo meminta kasus mutilasi di Mimika, Papua diusut tuntas dan agar proses hukum kasus tersebut segera diselesaikan.

PPKM Diperpanjang, Daerah Jawa-Bali Masuk Level 1

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang wilayah Jawa-Bali masuk berada pada level 1, Pemerintah

PKS Beri Sinyal Anies Calon Utama Diusung di Pilpres 2024

beri sinyal dukung pencalonan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon utama diusung capres di Pilpres 2024.

Buntut Pembunuhan Sadis di Papua, 6 Prajurit TNI Diamankan

Buntut pembunuhan sadis di Papua, 6 oknum prajurit TNI Angkatan Darat diamankan dalam keterlibatan mereka dalam pembunuhan sadis dua

Berita Terkini

wave

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.

Komisi II Desak Mendagri Hentikan Pemangkasan Dana Transfer Daerah

Ketua Komisi II DPR minta Mendagri hentikan pengurangan dana transfer demi menjaga ekonomi dan stabilitas daerah.


See All
; ;