Kemnaker Dorong Pembangunan BLK Komunitas di Papua dan Papua Barat

<p>Foto: Kemnaker Dorong Pembangunan BLK Komunitas di Papua dan Papua Barat.</p>
Foto: Kemnaker Dorong Pembangunan BLK Komunitas di Papua dan Papua Barat.

Gemasulawesi– Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, saat ini pihaknya tengah mendorong pembangunan BLK Komunitas di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Upaya ini dilakukan guna mendekatkan akses pelatihan vokasi untuk masyarakat setempat

“Setiap tahun kami memprioritaskan 25 BLK Komunitas dapat terbangun baik di Papua maupun Papua Barat,” kata Ida dalam keterangan tertulis, Sabtu 4 September 2021.

Ida mengatakan, saat ini pihaknya telah menugaskan Tim Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk berkoordinasi dengan stakeholders ketenagakerjaan di Papua dan Papua Barat.

Baca juga: Kemnaker Tambah Jenis Jurusan Baru BLK

Hal itu kata dia, dilakukan Kemnaker untuk mendukung peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, sesuai dengan sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Papua dan Papua Barat.

“Salah satu langkah yang sedang dan akan dilakukan adalah mentransformasikan BLK. Transformasi ini kami terapkan tidak hanya pada BLK UPTP Kemnaker seperti BLK Sorong, namun juga di BLK UPTD milik pemerintah daerah,” kata dia.

Dia menyebutkan, pihaknya juga telah menyiapkan berbagai program untuk mengimplementasikan instruksi presiden.

Baca: Rumah BUMN Dorong Transformasi Digital Bagi Pelaku Usaha di Parimo

Terkait hal ini, Staf Khusus Menaker, Caswiyono Rusydie menyampaikan pihaknya akan berdialog dan berkomunikasi secara intens dengan berbagai komunitas di Papua dan Papua Barat, termasuk komunitas adat dan agama.

Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung pembangunan BLK Komunitas di kedua wilayah itu.

“Kemnaker akan berkolaborasi dengan komunitas agama dan adat di Papua dan Papua Barat, dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di kawasan Indonesia Timur,” katanya.

Baca juga: Ini Empat Program Kemnaker Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional

Kemnaker siapkan program kerjasama dengan dunia industri

Selain meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan vokasi, Kemnaker akan menyiapkan program pendukung lainnya. Salah satunya dengan bekerja sama dengan dunia usaha dan industri terkait penyerapan tenaga kerja.

“Seperti mengembangkan tenaga kerja mandiri, mengembangkan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan, serta berkolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri untuk penyerapan tenaga kerja,” pungkasnya. (***)

Baca juga: Akademi Komunitas Kelautan Perikanan Jawab Kebutuhan Parimo

...

Artikel Terkait

wave

BNPB Catat Sepanjang Agustus 2021 Terjadi 155 Kejadian Bencana Alam

Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB) catat 155 kejadian bencana alam sepanjang Agustus 2021 tersebar di berbagai provinsi di Tanah Air.

Kementrian Kelautan Optimalkan Legalitas Aset Pulau Terluar

Kementerian Kelautan dan Perikanan optimal legalitas aset pulau terluar Indonesia, sebagai batas negara tapi juga merupakan zona ekonomi.

Menteri Sosial: Bantuan Sosial Bisa Diwariskan

Menteri Sosial Tri Rismaharini, menegaskan bantuan sosial tidak akan hilang jika penerima manfaat meninggal dunia, bisa diwariskan.

PT Angka Pura II Patok Tarif Antigen di Bandara Udara Soekarno-Hatta Rp85 Ribu

PT Angkasa Pura II menurunkan tarif antigen di Bandar Udara Soekarno-Hatta dan lainnya dengan harga Rp85.000 per 2 September 2021.

Anggota DPR Effendi Simbolon: Jenderal Andika Perkasa Bakal Jadi Panglima TNI

Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menyebut, Kepala staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal Andika Perkasa akan menjadi Panglima TNI.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;