Gemasulawesi– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalankan Operasi Tangkap Tangan atau OTT kepada Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya.
“Benar, berdasarkan informasi yang kami terima, Selasa, 21 September 2021 sekitar jam 8 malam, tim KPK berhasil mengamankan beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Kolaka Timur Sultra,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu 22 September 2021.
Ali belum menyampaikan rinci tentang perkara yang menjerat Bupati Andi.
Baca juga: Pejabat Kena OTT KPK Berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara
Beberapa pihak yang diamankan dalam OTT KPK Bupati Kolaka Timur, katanya, masih berstatus terperiksa.
“Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut,” katanya.
Fakta Bupati Kolaka Timur
Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur, yang ditangkap KPK baru mengemban jabatan selama tiga bulan.
Ia dilantik sebagai bupati definitif sisa masa jabatan 2021-2024 Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, pada 14 Juni 2021.
Dia menggantikan Samsul Bahri Majid yang meninggal dunia setelah 21 hari menjabat sebagai bupati. Samsul dan Andi Merya dilantik sebagai kepala daerah terpilih pada Desember 2020.
Andi Merya menjadi kepala daerah perempuan pertama di Sulawesi Tenggara.
Mengutip situs kolakatimurkab.go.id, Andi Merya lahir di Soppeng, Sulawesi Selatan, 23 Agustus 1984.
Ia sudah terlibat cukup lama di pemerintahan Kabupaten Kolaka Timur.
Ia merupakan anggota DPRD Kolaka Timur periode 2009-2014 dan 2014-2016, serta sempat menjadi Ketua DPC PPP Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2015.
Andi Merya bersama sejumlah pihak lainnya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Selasa 21 September 2021 malam.
Saat ini, mereka sedang dalam perjalanan ke kantor KPK yang berada di Kuningan, Jakarta Selatan, setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan di Mapolda Sulawesi Tenggara.
Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, belum menyampaikan identitas para pihak yang ditangkap itu. Pun dengan kasus dugaan korupsi yang sedang diusut.
“Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut,” tandasnya.
Dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lembaga antirasuah memiliki waktu 1×24 jam guna menentukan status hukum para pihak yang tertangkap tangan. (****)
