Proses Sidang Alot, Masa Penahanan Ferdy Sambo Cs Diperpanjang Hingga 6 Februari 2023

waktu baca 2 menit
Ket Foto: Djuyamto, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (Foto/Instagram/@hadisasmitodjoe)

Hukum, gemasulawesi – Proses sidang yang belum selesai dan terkesan alot membuat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperpanjang Cs.

Ferdy Sambo dan kawan-kawannya akan ditahan hingga 6 Februari 2023 mendatang.

, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengatakan, penahanan para terdakwa diperpanjang hingga 6 Februari 2023.

Baca: Ferdy Sambo Bantah Soal Brigadir J Jadi Ajudan Putri Candrawathi: Hanya Sebutan Saja

Masa penahanan para terdakwa dijadwalkan berakhir hari ini, Jumat 6 Januari 2023.

“Perpanjangan penahanan dimulai dari 8 Januari 2023 sampai dengan 6 Februari 2023,” kata pada Jumat pagi, 6 Januari 2023.

Perpanjangan penahanan jangka waktu penahanan para terdakwa tertuang dalam ketentuan Pasal 29 ayat 1, ayat 2, ayat 3b dan ayat 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selanjutnya menambahkan jika persidangan berikutnya tidak selesai pada 6 Februari 2023, juri akan mengusulkan perpanjangan hukuman penjara lebih lanjut untuk para terdakwa.

Baca: Ferdy Sambo Bukan Polisi, Sudah Dipecat! Komisi III DPR: Polri Tidak Harus Bela Lagi

“Apabila pemeriksaan berkas belum selesai pada tanggal 6 Februari 2023, maka akan dimintakan perpanjangan penahanan kedua (selama 30 hari)”, jelas .

Dalam hal ini, ada lima orang terdakwa: Ferdy Sambo, , alias Bharada E, Ricky Rizal alias Bripka Ricky dan Kuat Ma’ruf.

Untuk diketahui, sidang pertama terdakwa Ferdy Sambo dalam kasus kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J berlangsung pada Senin, 17 Oktober 2022.

Baca: Ferdy Sambo Bos Mafia? Ini Penjelasan Ketua Komnas HAM

Sidang digelar dengan agenda membacakan dakwaan pembunuhan berencana terhadap Briptu J serta menghalangi proses peradilan atau perbuatan menghalangi penyidikan atas kematian Yosua.

Dalam kasus pembunuhan berencana, Sambo diduga melanggar pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP digabung dengan pasal 55 ayat 1 1 KUHP digabung dengan pasal 56 kesatu kode.

Sementara itu, dalam hal menghalangi proses peradilan, mantan Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) terancam hukuman pidana berdasarkan Pasal 221 ayat 1, 2 yang digabungkan dengan pasal 55 ayat (1) 1° KUHP. (*/Akir)

Editor: Muhammad Azmi Mursalim

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.