Berita ekonomi, gemasulawesi– Pemerintah daerah (Pemda) diminta segera lakukan pendataan masyarakat terdampak PPKM atau Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Pendataan masyarakat terdampak PPKM itu, berkaitan dengan pemberian jaring pengaman sosial berupa Bantuan Sosial (Bansos), dan stimulan ekonomi kepada usaha mikro, menengah dan ultra mikro terdampak.
“Ada dua hal yang perlu dibantu, pertama adalah jaring pengaman sosial dalam bentuk bantuan sosial. Kedua adalah stimulan ekonomi terutama yang terdampak agar usaha-usaha mikro, menengah, ultra mikro itu tidak menjadi jatuh atau mati,” ungkap Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dilansir dari laman resmi Kemendagri, Rabu 21 Juli 2021.
Baca juga: Gubernur Sulawesi Tengah: Validasi Data Penerima Bantuan Stimulan
Pemerintah daerah telah memiliki anggaran reguler dialokasikan di dinas sosial masing-masing daerah.
Mendagri berharap, Pemda dapat segera lakukan pendataan masyarakat terdampak PPKM dan menyalurkan bantuan.
Jika diperlukan, daerah dapat memanfaatkan mata anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Selain itu, terdapat dana desa, delapan persen diantaranya bisa digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19.
Baca juga: Kota Palu Sosialisasi Prokes PPKM di Sejumlah Warkop
Dana desa untuk bantuan terdampak PPKM
Dengan dana desa itu, diharapkam masyarakat desa terdampak kebijakan PPKM juga dapat dibantu.
“Jadi begitu di daerah melihat ada masyarakat kesulitan, segera untuk dibantu,” ujarnya.
Penggunaan anggaran ini boleh dilakukan sepanjang penyalurannya tepat sasaran dan tidak ada mark up.
Selama itu dilakukan dengan benar dan untuk kepentingan masyarakat, ia mengaku akan mendukung dan bertanggung jawab.
“Tidak usah menunggu, ini diskresi dari kepada kepala daerah masing-masing, dan juga tidak di-mark up, itu saya kira apalagi tadi sudah rapat dengan Kepala BPKP, BPKP akan melakukan pendampingan,” ujarnya.
Pihaknya meminta ketegasan pemerintah daerah dalam merealokasi anggaran untuk memberikan jaring pengaman sosial dan stimulan ekonomi. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk mengeluarkan peraturan yang mengatur hal itu.
“Sehingga ini bisa menjadi dasar betul bagi daerah untuk tidak ragu-ragu merealokasikan APBD-nya untuk kepentingan Bansos maupun stimulan ekonomi,” ungkapnya.
Sebelumnya, pemerintah memperpanjang masa PPKM Darurat hingga 25 Juli. Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) sekaligus Koordinator PPKM darurat, Luhut Binsar Pandjaitan, kebijakan itu harus diambil lantaran tren kasus Covid-19 masih fluktuatif. (***)
Baca juga: Pemkot Palu Kunjungi BNPB Pusat Bahas Penyaluran Dana Stimulan Tahap II
