RAPI Sulbar Diminta Untuk Sampaikan Informasi Kebencanaan

<p>Ket Foto: Muhammad Idris DP, Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat. (Foto/Facebook Pemprov Sulawesi Barat)</p>
Ket Foto: Muhammad Idris DP, Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat. (Foto/Facebook Pemprov Sulawesi Barat)

Berita Sulawesi Barat, gemasulawesi – Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), Sulawesi Barat (Sulbar) diminta untuk membantu pemerintah dalam memberikan informasi kebencanaan kepada masyarakat.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Idris di Mamuju, Sabtu, 17 Desember 2022.

“Kehadiran RAPI Sulbar telah menjadi bagian penting dari peran pengelolaan peradaban daerah di Sulawesi Barat,” ucap Muhammad Idris.

Ia mengatakan agenda RAPI Sulbar harus lebih strategis bekerjasama dengan semua pihak di Sulbar.

Baca: Kodim 1418 Bangun Ruko Kuliner Masakan Khas Sulbar

Menurutnya, ada beberapa tugas pemerintahan yang membutuhkan peran RAPI, antara lain memberikan informasi perencanaan pembangunan Pemprov Sulbar dengan menjadi lembaga yang membangun hubungan harmonis dengan Pemprov Sulbar Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.

Selain memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait aspek kebencanaan, bersama pemerintah memberikan informasi cepat bencana kepada masyarakat.

“RAPI Sulbar juga diminta untuk menyampaikan pesan pembangunan pemerintah kepada masyarakat dan peran ini sangat penting bagi pemerintah,” ucapnya.

Baca: Polda Sulbar Salurkan Bantuan Ratusan Sembako Bagi Korban Banjir Mamuju

Ia mengatakan Sulawesi Barat merupakan wilayah dengan indeks risiko bencana tertinggi di Indonesia.

Karena itu, RAPI juga diminta untuk bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat (BPBD) dalam pendidikan kebencanaan bagi warga.

“Pemprov Sulbar berkomitmen untuk menjadikan Sulbar sebagai provinsi yang layak dan tahan bencana dan 1,4 juta penduduk Sulbar harus mendapatkan informasi bencana tentang cara menyelamatkan diri secara mandiri. Peran RAPI sangat penting untuk ini,” ucapnya.

Baca: BPBD Sulbar Imbau Warga Tetap Waspada Potensi Banjir

Ketua RAPI Sulbar Fadlan Saeni dalam kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Sulbar atas organisasi yang telah beroperasi di Sulbar selama dua tahun ini.

Ia menyampaikan bahwa RAPI sudah memiliki 561 anggota di Sulawesi Barat dan akan membantu pemerintah menyampaikan pesan-pesan pembangunan. (*/Ikh)

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Sulawesi Selatan Raih Juara 1 Kompetisi PLUT UMKM

UPTD PLUT Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) berhasil meraih juara 1 pada kompetisi

Mudahkan Akses Dokumen Kependudukan, Pemprov Sulsel Luncurkan Aplikasi Digital ID

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) luncurkan aplikasi identitas Kependudukan Digital (IKD/Digital ID) tingkat

Viral Oknum ASN di Sulawesi Utara Berbuat Arogan Terhadap Pengendara Motor

Viral sebuah vidio beberapa oknum ASN di Sulawesi Utara berperilaku arogan terhadap pengendara motor. Disanksi BKD provinsi sulut.

2000 Huntap Dibangun Untuk Penyintas Bencana di Palu

Sebanyak 2000 hunian tetap (Huntap) dibangun di kawasan relokasi Tondo dan Talise untuk penyintas bencana gempa, tsunami di Palu

Amankan Natal dan Tahun Baru Polda Sulawesi Selatan Terjunkan Ribuan Personel

Polda Sulawasi Selatan (Sulsel) siap mengamankan perayaan Natal 2022 dan pergantian malam Tahun Baru 2023 mendatang.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;