Nasional, gemasulawesi - Anggota Komisi X DPR RI, Anita Jacoba Gah, mengkritik keras kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam rapat kerja yang digelar bersama Menteri Nadiem Makarim.
Pada kesempatan tersebut, Anita menyampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran dan program-program pendidikan di Indonesia.
Salah satu sorotan utama Anita adalah terkait dengan alokasi anggaran Kemendikbudristek untuk tahun 2025.
Menurutnya, alokasi anggaran tersebut mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yakni Rp83.187.821.056.000, atau turun sekitar Ro15 Triliun dari Tahun 2024.
Meskipun Mendikbud mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp25 triliun, Anita mengingatkan agar Kemendikbudristek melakukan introspeksi terlebih dahulu dalam pengelolaan anggaran.
Hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa dana yang telah diberikan sebelumnya telah dikelola dengan efektif dan efisien.
"Jangan sampai terperangkap dalam kesedihan akibat pengurangan anggaran ini, ya. Justru sebaliknya, kita harus bertanya apakah dana yang selama ini sudah diberikan telah dikelola dengan baik atau tidak," ucapnya.
Anita juga menyampaikan temuan-temuan masalah pendidikan yang ditemui di daerah pemilihannya, terutama di Dapil NTT II.
"Karena sampai hari ini, Pak Menteri, saya berulang kali mengatakan bahwa masih banyak persoalan terkait realisasi anggaran dan penyerapan APBN ke daerah,” jelasnya.
Beberapa permasalahan yang disoroti antara lain adalah guru PPPK yang belum menerima Surat Keputusan (SK), guru di Kupang yang belum menerima tunjangan, serta bangunan sekolah yang rusak dan terbengkalai meskipun anggaran telah dialokasikan sejak tahun 2021.
Hal ini menjadi bukti bahwa masih ada ketidaksempurnaan dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan program-program pendidikan di lapangan.
Selain itu, Anita juga menyoroti pengelolaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang menjadi sorotan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia menyatakan bahwa masukan dari DPR seakan tidak pernah didengar, dan baru mendapat perhatian setelah adanya rekomendasi dari KPK.
Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara masukan dan rekomendasi yang diberikan oleh lembaga legislatif dengan respons dan tindak lanjut yang diberikan oleh Kemendikbudristek.
Kritik Anita juga mencakup aspek keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan, terutama terkait dengan akses dan pemanfaatan teknologi digital.
Ia menyatakan kekecewaannya atas ketidakadilan yang masih terjadi, di mana daerah-daerah yang memiliki akses internet cenderung mendapat perhatian lebih dibandingkan dengan daerah-daerah terpencil (3T) yang masih kesulitan akses digital.
Anita menegaskan bahwa prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus dijunjung tinggi, dan hal ini juga mencakup aspek pendidikan yang merata dan inklusif.
Tak hanya itu, Anita juga mengecam peraturan yang menyebutkan bahwa rekomendasi dan temuan dari DPR akan ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan di tingkat daerah, bukan langsung oleh Kemendikbudristek.
Menurutnya, sebagai lembaga tinggi negara, usulan dari DPR seharusnya ditindaklanjuti langsung oleh kementerian terkait tanpa perlu diverifikasi oleh instansi di bawahnya.
Di akhir pernyataannya, Anita menekankan pentingnya Kemendikbudristek untuk turun langsung ke lapangan dan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, khususnya para penerima Program Indonesia Pintar (PIP).
"Kalau Anda hanya turun di dinas, semuanya akan terlihat baik. Tapi coba turun ke rakyat, turun ke orang tua penerima PIP, kalau tidak, orang tua itu akan menangis. Omong kosong. Nama ada, SK ada, uang nol, sampai hari ini," tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa hanya dengan melihat kondisi riil di lapangan, Kemendikbudristek dapat memahami dengan lebih baik permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. (*/Shofia)
