Padahal PPDB Sudah Berakhir, SMAN 9 Kota Tangerang Selatan Diduga Tetap Menerima Siswa Baru, Isu Adanya Pungli Kembali Jadi Sorotan

SMAN 9 Kota Tangerang Selatan kembali menjadi sorotan usai dugaan adanya pungli dalam penerimaan siswa baru mencuat.
SMAN 9 Kota Tangerang Selatan kembali menjadi sorotan usai dugaan adanya pungli dalam penerimaan siswa baru mencuat. Source: Foto/ilustrasi/dok. presidenri.go.id

Tangerang Selatan, gemasulawesi - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 9 Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali mencuri perhatian publik setelah terungkapnya dugaan pungli terkait penerimaan siswa baru. 

Meskipun proses PPDB resmi telah berakhir pada 13 Juli 2024 lalu, namun SMAN 9 Kota Tangerang Selatan diduga masih menerima siswa baru melalui jalur yang tidak resmi.

Praktik ini menunjukkan indikasi kuat adanya pungli berkedok penerimaan siswa baru di luar prosedur resmi yang telah ditetapkan.

Terungkapnya dugaan pungli ini ketika salah satu orang tua murid, yang memilih untuk tidak disebutkan namanya, mengaku sangat bahagia karena anaknya diterima di SMAN 9 Tangsel meski sebelumnya tidak memenuhi syarat untuk jalur prestasi akademik. 

Baca Juga:
Konsekuensi Pembayaran Dibebankan kepada Pemkot Palu, Dewan Hakim MTQ XXX Tingkat Provinsi Sulteng Berharap Honor Segera Dibayarkan

"Saya sangat senang karena anak saya akhirnya diterima di SMAN 9, meskipun awalnya tidak lolos. Saya minta namanya tidak disebutkan," ungkapnya.

Pengakuan ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan penerimaan siswa baru di luar jalur resmi yang telah ditetapkan.

Seorang siswa yang dikenal dengan nama samaran Bunga juga melaporkan bahwa kelasnya kini berisi 40 siswa dengan 9 rombongan belajar. 

Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah siswa per kelas sudah melebihi kapasitas yang disarankan, yang menunjukkan adanya kemungkinan manipulasi dalam proses penerimaan siswa baru.

Baca Juga:
Seperti Campak, Dinkes Kota Tangerang Sebut Manfaat Konsumsi Vitamin A untuk Balita Juga Meningkatkan Daya Tahan Tubuh terhadap Penyakit dan Infeksi

Pihak SMAN 9 Tangsel belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan pungli ini. 

Kepala Sekolah Achmad Alwan Fatwani dan Humas Syaiful enggan memberikan komentar terkait kasus ini.

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Lukman, juga belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini.

Ombudsman RI Provinsi Banten telah menanggapi dugaan pungli ini dengan serius. Kepala Ombudsman Banten, Fadli Afriadi, menegaskan bahwa setiap sekolah harus mematuhi peraturan PPDB yang melarang penerimaan siswa baru setelah kuota terpenuhi. 

Baca Juga:
Tumbuh dan Berkembang Sejak Lama, Bupati Bantul Sebut Industri Kreatif Sub Sektor Kerajinan Mampu Memberikan Kontribusi Positif terhadap Perekonomian Daerah

"Sekolah seharusnya menutup pendaftaran setelah kuota terpenuhi. Jika ada siswa yang diterima di luar jalur resmi, ini menunjukkan adanya penyimpangan yang harus diperiksa lebih lanjut," tegas Fadli.

Pungli yang diduga terjadi di SMAN 9 Tangsel mencerminkan potensi penyalahgunaan wewenang dalam proses penerimaan siswa baru. 

Keberadaan dugaan pungli ini mengundang perhatian untuk memastikan bahwa semua proses penerimaan siswa dilakukan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Ombudsman Banten berencana untuk melakukan investigasi lebih lanjut untuk menindaklanjuti kasus ini dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan PPDB, serta mencegah adanya praktik pungli yang merugikan calon siswa dan masyarakat.

Baca Juga:
Khususnya pada Bidang Konstruksi, Pemprov Papua Melalui BPBJ Setempat Meminta kepada Seluruh Pelaku Usaha Agar Meningkatkan Kualifikasi Badan Usaha

Kasus ini mengingatkan pentingnya transparansi dan keadilan dalam setiap proses pendidikan, terutama dalam penerimaan siswa baru, untuk menjaga integritas sistem pendidikan dan memastikan hak semua calon siswa terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (*/Shofia)

...

Artikel Terkait

wave
Heboh Kasus Dugaan Pungli Berkedok Jual Beli Kursi di SMAN 7 Serpong Utara Tangerang Selatan, Sosok Ini Bongkar Hasil Temuannya

Kasus dugaan pungli berkedok jual beli kursi di SMAN 7 Serpong Utara, Tangerang Selatan viral di media sosial hingga didemo sejumlah orang.

Coreng Dunia Pendidikan! Sejumlah SMA Negeri di Kota Tangerang Ini Diduga Lakukan Pungli, Begini Pengakuan dari Wali Murid

Wali murid dari sejumlah SMA negeri di Kota Tangerang ini keluhkan dugaan pungli yang diminta oleh pihak sekolah.

Heboh Dugaan Pungli di SMAN 18 Kabupaten Tangerang, Wali Murid Akui Keberatan Dimintai Uang Sebesar Ini dengan Alasan yang Mencurigakan

Dugaan pungli terjadi kepada wali murid yang hendak masuk anaknya ke SMAN 18 Tangerang yang berada di Kecamatan Tigaraksa.

Viral Dugaan Pungli Oknum Bendahara yang Potong Dana Tunjangan Sertifikasi Guru di SMAN 3 Kota Bumi Lampung Utara, Segini Besarannya

Oknum bendahara SMAN 3 Kota Bumi Lampung Utara diduga lakukan pemotongan pembohong (pungli) terhadap tunjangan sertifikasi guru.

Protes Orang Tua Murid Terkait Dugaan Pungli Buku Pelajaran di Sejumlah Sekolah Viral, Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Angkat Bicara

Usai diserbu emak-emak yang protes terkait dugaan pungli buku pelajaran, Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda buka suara.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;