Berita Sulawesi Selatan, gemasulawesi – Dicopot dari Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani kini menggugat keputusan itu ke Pengadilan Negeri Tata Usaha negara (PTUN).
Pengacara Abdul Hayat Gani, Yusuf Gunco, mengatakan gugatan itu terkait Surat Keputusan Presiden (SK) yang memberhentikan Abdul Hayat sebagai sekda provinsi.
“Kami mengambil tindakan hukum yang kami anggap perlu sehubungan dengan SK Presiden 142/TPA/2022 memberhentikan Abdul Hayat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. SK ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2022,” ucap Yusuf dalam konferensi pers di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu 14 Desember 2022.
Selain itu, lanjutnya, ada juga dugaan adanya kesalahan prosedur administrasi pemerintahan yang peruntukan.
Baca: BKD Sulsel Serahkan SK 1.750 Pegawai PPPK 19 Desember 2022
Kekeliruan berikutnya adalah SK itu keluar sendiri, menurut Yusuf seharusnya surat itu memuat alasan mengapa surat itu keluar.
Alasannya adalah seseorang yang diberhentikan dari jabatannya harus tahu dengan jelas apa itu. Kalaupun ada petikan, tapi jika tanpa konsederasi pemberhentian, tentu akan ada pertanyaan, dan diduga ketentuan administrasi dilanggar.
Bahkan, kata Yusuf, ada dugaan resistensi terhadap Surat Nomor 800/7910/BKD yang ditujukan kepada Presiden Jokowi cq Menteri Sekretaris Kabinet di Jakarta pada 12 September 2022, perihal bersifat rahasia terkait memberhentikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani.
Baca: Disbudpar Sulsel Akan Libatkan UMKM Setiap Event Pariwisata
Setelah diperiksa, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Selatan tidak pernah mengeluarkan surat tersebut.
Yusuf mengatakan sebagai pengacara, dia mengajukan gugatan ke PTUN pada hari Jumat terkait masalah ini.
“Adapun tim beranggotakan lima orang yang menilai kinerja Sekda, nantinya akan berbentuk pidana. Kami menduga surat tersebut ditulis di luar Pemprov Sulsel karena BKD sebenarnya tidak tahu, sehingga tidak berkesesuaian,” kata Yusuf yang juga anggota DPRD Kota Makassar itu.
Baca: Masjid Raya Bantaeng Direnovasi Pemrov Sulsel
Abdul Hayat Gani menerima surat pemecatan dari Gubernur Sudirman pada Rabu sore 13 Desember 2022 sore.
Petikan Surat Keputusan Presiden Nomor 142/TPA Tahun 2022 diterbitkan pada tanggal 30 November 2022 dan ditandatangani Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Negara Farid Utomo.
Sementara itu, Plt Kepala BKD Sulsel, Imran Jausi, menjelaskan Andi Aslam Patonangi telah ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) untuk mengisi kekosongan jabatan Sekda Sulsel.
Baca: TP PKK Sulsel Dorong Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Andi Aslam adalah mantan Bupati Pinrang periode 2009 hingga 2019 sekaligus pamong senior.
“Untuk mengisi jabatan sementara Sekda Sulsel diisi oleh Asisten Pemerintahan Sulsel Andi Aslam Patonangi sebagai pelaksana harian,” ucap Jausi.
Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengatakan pihaknya telah menunjuk Andi Aslam Patonangi sebagai Plh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Baca: Ada Sengketa Lahan, Pemprov Sulsel Berhati-hati Membangun Stadion Mattoangin
Selain itu, ada juga Surat Keputusan Presiden Jokowi terkait pemberhentian Abdul Hayat Gani tertanggal 30 November 2022. (*/Ikh)
Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News
