Bertugas Melakukan Koordinasi, Kemenhub Dilaporkan Menggelar Pertemuan Komnas FAL Secara Hybrid

Ket. Foto: Kementerian Perhubungan Dikabarkan Mengadakan Pertemuan Komnas FAL Secara Hybrid
Ket. Foto: Kementerian Perhubungan Dikabarkan Mengadakan Pertemuan Komnas FAL Secara Hybrid Source: (Foto/ANTARA/Harianto)

Nasional, gemasulawesi – Direktur Keamanan Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Budhi K Kresna Diek, menyatakan jika Kementerian Perhubungan terus berupaya untuk memperkuat keamanan dan kelancaran angkutan orang dan barang dalam penerbangan internasional.

Budhi K Kresna Diek mengatakan jika salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggelar Komnas FAL (Komite Nasional Fasilitasi Udara) secara hybrid.

Dalam keterangannya di Jakarta hari ini, tanggal 1 Juni 2024, Budhi K Kresna Diek menerangkan jika tugas dari Komnas FAL, yakni melakukan koordinasi fasilitasi udara atau FAL bandara.

Baca Juga:
Termasuk Penghentian Potensi Serangan ke Palestina, Presiden Jokowi Sebut Penjajah Israel Semestinya Memiliki Kewajiban untuk Menaati ICJ

“Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan juga meningkatkan kelancaran penerbangan internasional,” katanya.

Dia menambahkan pertemuan Komnas FAL adalah agenda yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga yang terkait.

Disebutkan Budhi, kementerian dan lembaga tersebut adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM, stakeholder penerbangan, seperti Custom.

Baca Juga:
Dicecar Jaksa, Istri Syahrul Yasin Limpo Bersikeras Bantah Punya Tas Dior dari Kementan, Akui Berada di Spanyol Saat Penggeledahan

“Selain itu, juga Immigration, Quarantine atau CIQ, operator bandara internasional dan operator angkutan udara yang melayani penerbangan internasional,” ujarnya.

Mengenai isu yang dibahas, Budhi K Kresna Diek menjelaskan adalah isu yang berkaitan dengan penerbangan, seperti agenda audit ICAO USAP-CMA di Indonesia yang dijadwalkan pada tanggal 24 hingga 26 Juni 2024.

“Dengan on-site observation di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Juanda,” ucapnya.

Baca Juga:
Sempat Viral Usai Disidak Mendag Zulkifli Hasan, Kementerian ESDM Akui Isi Tabung LPG 3 Kg yang Beredar Tak Selalu Sesuai Ketentuan

Dia melanjutkan hal lain yang dibahas dalam pertemuan adalah sarana dan pra sarana tempat pemeriksaan imigrasi dan prosedur karantina kesehatan.

“Termasuk dengan rencana pelaksanaan pemeriksaan kepabeanan Arab Saudi untuk para jemaah haji yang dilakukan di bandara keberangkatan yang berlaku di tahun 2025,” paparnya.

Budhi juga membeberkan pertemuan itu juga membahas perubahan nomenklatur KKP atau Kantor Kesehatan Pelabuhan menjadi UPT bidang Kekarantinaan Kesehatan.

Baca Juga:
Kini Tuai Pro dan Kontra, Ternyata Awal Mula Tapera Dibentuk Adalah Atas Usulan DPR dan Disetujui oleh Semua Fraksi

Dikutip dari Antara, menurutnya, hasil dari pertemuan Komnas FAL akan dilaporkan kepada Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Lebih lanjut, Budhi menuturkan kementerian dan lembaga yang menangani FAL juga memiliki peraturan sendiri.

“Dan Kementerian Perhubungan yang berperan sebagai koordinator akan menyesuaikan masing-masing regulasi yang dimaksud,” ungkapnya. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Menjadi Daya Tarik yang Akan Mendorong Promosi, Menparekraf Ungkap Menginginkan Event Berorientasi Environmental Sustainability

Menparekraf menyampaikan dia menginginkan event memiliki orientasi environmental sustainability untuk menjadi daya tarik.

Istri Oknum TNI yang Sempat Viral Usai Tendang Kepala Pengendara Motor Alami Keguguran, Padahal Baru Menginjak Usia 2 Minggu Kehamilan

Seorang istri dari oknum TNI yang menjadi viral karena insiden menendang pengendara motor dikabarkan mengalami keguguran.

Viral di Media Sosial! Mobil Alphard Berplat R1 74 yang Sudah Kadaluwarsa Sejak 2022 Berkeliaran di Jalan, Diduga Milik Watimpres

Video mobil mewah Alphard warna hitam dengan plat RI 74 namun disebut masa berlakunya habis sejak tahun 2024 bikin heboh dan viral di medsos

Terkait Kasus Pembunuhan Vina, Presiden Jokowi Perintahkan Kapolri untuk Mengawal Ketat, Pastikan Tak Ada yang Ditutup-Tutupi

Tegas, Presiden Jokowi menginstruksikan Kapolri untuk ikut mengawal penuntasan kasus pembunuhan Vina agar tak ada yang ditutup-tutupi.

Terkait Pencemaran Udara di Jabodetabek, Gakkum Sebut Tindakan Tegas Diperlukan untuk Melindungi Kesehatan Masyarakat

Gakkum menyatakan tindakan yang tegas diperlukan untuk melindungi kesehatan masyarakat berkaitan dengan pencemaran udara di Jabodetabek.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;