Nasional, gemasulawesi - Bobolnya Pusat Data Nasional (PDN) menjadi sorotan besar di tengah publik dalam beberapa waktu terakhir.
Serangan siber ransomware yang berhasil menjebol PDN telah mengakibatkan gangguan besar pada layanan publik yang bergantung pada infrastruktur data tersebut.
Dampak dari serangan ini begitu luas sehingga Presiden Joko Widodo harus turun tangan langsung dengan menginstruksikan langkah-langkah pemulihan darurat untuk memastikan layanan publik bisa kembali normal secepat mungkin.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, menyampaikan bahwa Presiden mengarahkan agar seluruh layanan publik dapat kembali beroperasi secara normal pada Juli 2024.
Dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Hadi menjelaskan bahwa ia baru saja memimpin Rapat Tingkat Menteri yang dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara.
Rapat tersebut membahas tindak lanjut dari perintah Presiden untuk mengembalikan seluruh layanan publik ke kondisi normal pada bulan Juli 2024.
Menko Hadi menjelaskan bahwa layanan pemerintah yang menggunakan PDN saat ini sedang dalam proses pemulihan.
Salah satu langkah pemulihan ini melibatkan penggunaan backup server dari Cold Site di Batam, yang kemudian diaktifkan pada fasilitas PDN 1 dan Data Center Sementara milik penyedia layanan.
Hadi menekankan bahwa memiliki backup adalah kewajiban yang harus dilaksanakan.
“Ini mandatori, tidak opsional lagi. Sehingga jika terjadi gangguan operasional pada PDN, masih ada backup di DRC atau Cold Site di Batam yang bisa menyediakan layanan interaktif secara otomatis,” jelasnya.
Dengan pengaturan backup ini, setiap tenant atau kementerian/lembaga pemerintah daerah akan memiliki backup data dan layanan untuk menjaga keberlangsungan layanan jika terjadi insiden serupa di masa mendatang.
Pemerintah juga akan menyiapkan pengaturan terkait penempatan data dan cadangannya secara berlapis sesuai dengan tingkat klasifikasi data, mulai dari data strategis, data terbatas, hingga data terbuka.
“Data-data yang bersifat umum atau terbuka seperti statistik akan disimpan di cloud, sehingga tidak membebani PDN,” tambahnya.
Selain itu, BSSN akan terus meningkatkan keamanan siber dengan cara menyambungkan komando kendali BSSN dan mengaktifkan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang akan terus memantau pengelolaan PDN dan backup data.
Menko Hadi juga menyebutkan bahwa Presiden telah memerintahkan peninjauan kembali peraturan atau instruksi presiden terkait operasional siber, termasuk BSSN dan jajarannya, untuk memastikan komando kendali yang lebih mudah jika terjadi permasalahan.
Menko Hadi Tjahjanto juga mengimbau setiap tenant agar selalu berhati-hati dalam penggunaan akun dan segera mengeluarkan surat edaran terkait hal ini.
“Dari hasil forensik, kami mengetahui bahwa penggunaan password yang tidak aman oleh pengguna menyebabkan masalah serius ini. Oleh karena itu, penegakan hukum oleh BSSN dan aparat terkait akan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat memastikan pemulihan layanan publik yang terdampak serangan siber dan meningkatkan kesiapan menghadapi insiden serupa di masa depan.
Penekanan pada backup data dan penguatan keamanan siber diharapkan dapat meminimalkan dampak serangan siber dan menjaga keberlangsungan layanan publik.
Pemulihan ini diharapkan selesai pada bulan Juli 2024, sesuai arahan Presiden Joko Widodo. (*/Shofia)
