Diduga Terlibat dalam Kasus Korupsi, Kantor Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu Digeledah Tim Penyidik KPK

KPK menggeledah kantor Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita hari ini.
KPK menggeledah kantor Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita hari ini. Source: Foto/Dok. KPK

Nasional, gemasulwesi - Hevearita Gunaryanti Rahayu, Wali Kota Semarang, kini tengah menjadi sorotan setelah Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor dan rumah pribadinya. 

Penggeledahan ini terkait dengan dugaan korupsi yang mencakup proyek penunjukan langsung (PL) di Pemkot Semarang pada tahun 2022-2023.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor dan rumah pribadi Hevearita pada Rabu, 17 Juli 2024.

Proses penggeledahan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB di kantor Wali Kota Semarang yang berlokasi di Jalan Pemuda nomor 148, serta melibatkan beberapa bagian penting di Balai Kota Semarang, termasuk kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. 

Baca Juga:
Viral! Pria Ini Diduga Jadi Korban Pungli Sopir Ambulans RSUD Ade Muhammad Djoen, Jenazah Keluarganya Mendadak Diturunkan di Tengah Jalan

Penyidik KPK telah melakukan pemeriksaan secara tertutup dan hingga siang hari.

Namun belum ada pernyataan resmi dari Hevearita atau pihak KPK terkait hasil penggeledahan tersebut.

Hevearita Gunaryanti Rahayu, atau yang akrab disapa Mbak Ita, menjabat sebagai Wali Kota Semarang sejak Januari 2024 setelah melalui proses pelantikan yang dihadiri langsung oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. 

Penggantian jabatan ini terjadi setelah Hendrar Prihadi naik jabatan sebagai kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Baca Juga:
Mundurnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo Jadi Sorotan, Ternyata Ini Alasannnya Mengundurkan Diri Lebih Awal

Kasus ini menjadi perhatian publik mengingat posisi strategis Hevearita sebagai kepala eksekutif Kota Semarang. 

KPK sendiri telah mengonfirmasi bahwa kegiatan penggeledahan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi yang sedang diusut penyidik. 

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, secara tegas menyatakan bahwa penyelidikan dilakukan terkait dugaan korupsi yang melibatkan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.⁣

"Pastinya ada nanti penyidikan perkara terkait dugaan korupsi di Pemkot Semarang," kata Alex.

Baca Juga:
Dibiarkan Mati Sendirian, Warga Palestina dengan Down Syndrome Dilaporkan Dianiaya Anjing Militer Penjajah Israel

Kehadiran KPK di kantor Wali Kota Semarang dan rumah pribadi Hevearita merupakan bagian dari upaya serius untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan korupsi ini. 

Masyarakat dan media massa mengikuti perkembangan kasus ini dengan seksama, menunggu hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh KPK.

Kasus korupsi di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang terus diperangi oleh lembaga penegak hukum seperti KPK. 

Keberadaan KPK sebagai lembaga independen dalam pemberantasan korupsi menjadi kunci penting dalam menjaga integritas pemerintahan dan memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi.

Baca Juga:
Gerak Cepat! Dinas Pendidikan Sulawesi Barat Beri Bantuan untuk Siswa SD yang Viral Karena Pakai Sandal Jepit di Hari Pertama Sekolah

Hevearita Gunaryanti Rahayu sendiri belum memberikan komentar resmi terkait dugaan ini. 

Penyelidikan yang dilakukan KPK diharapkan dapat memberikan kejelasan dan keadilan bagi semua pihak terkait, serta menegaskan komitmen pemerintah dalam memerangi segala bentuk korupsi demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan di Indonesia. (*/Shofia)

...

Artikel Terkait

wave
Masih Sedikit Pelamar yang Berminat Ikut Seleksi Capim, Wakil Ketua KPK Sebut Merupakan Hal yang Lazim

Disebutkan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, masih sedikitnya pelamar dalam seleksi calon pimpinan KPK adalah hal yang lazim.

Diselenggarakan Hari Ini, SYL Akan Jalani Sidang Pembacaan Tuntutan oleh JPU KPK atas Kasus Dugaan Korupsi Kementerian Pertanian

Syahrul Yasin Limpo dan 2 anak buahnya akan dituntut oleh jaksa penuntut umum KPK pada hari ini di Pengadilan Tipikor.

Munculkan Kekecewaan Publik! KPK Usut Dugaan Korupsi Penyaluran Bansos Presiden untuk Wilayah Jabodetabek pada Tahun 2020

KPK mengusut kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos presiden tahun 2020 yang disalurkan saat Covid 19 melanda.

Terkait OTT, Mantan Penyidik KPK Tegaskan Merupakan Langkah Serius untuk Menangkap Koruptor

Dikatakan eks penyidik KPK jika OTT adalah langkah yang serius dilakukan untuk menangkap para koruptor.

Dengan Pengalamannya, Mantan Penyidik Yakin Kasatgas Penyidikan KPK Telah Memperkecil Area Pencarian Harun Masiku

Area pencarian Harun Masiku diyakini oleh mantan penyidik KPK telah dipersempit oleh Kasatgas Penyidikan KPK.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;