Buntut Viralnya Video WNI Korban TPPO di Myanmar, DPR Desak Pemerintah Bertindak Cepat

Video puluhan WNI korban TPPO di Myanmar viral. DPR desak pemerintah bertindak cepat.
Video puluhan WNI korban TPPO di Myanmar viral. DPR desak pemerintah bertindak cepat. Source: Foto/Dok. DPR RI

Nasional, gemasulawesi - Sebuah video yang memperlihatkan puluhan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Myawaddy, Myanmar, telah menyebar luas di media sosial dan memicu reaksi masyarakat.

Dalam video amatir tersebut, para korban mengungkapkan kondisi yang sangat memprihatinkan, di mana mereka disekap dan dipaksa bekerja hingga 15 jam per hari tanpa mendapatkan bayaran.

Mereka juga menyebutkan bahwa jika target pekerjaan yang diberikan tidak tercapai, mereka akan disiksa dengan cara disetrum oleh pihak yang menyekap mereka.

Para korban dalam video tersebut memohon agar Pemerintah Indonesia segera melakukan upaya pembebasan mereka.

Baca Juga:
Geger Pemilihan Trans Queen di Gorontalo hingga Picu Pro dan Kontra, Polisi Periksa Panitia Acara

Kasus ini bukan yang pertama kali terjadi dan menjadi sorotan karena berulangnya WNI yang terjebak dalam situasi perdagangan manusia di luar negeri.

Kejadian ini menambah daftar panjang kasus serupa yang mengkhawatirkan, di mana banyak WNI yang tertipu oleh rayuan pekerjaan bergaji besar di luar negeri, yang kemudian berujung pada penyekapan dan perbudakan modern.

Viral dan banyaknya komentar dari publik terhadap kasus ini menunjukkan bahwa perdagangan manusia masih menjadi ancaman serius bagi keselamatan dan keamanan WNI yang bekerja di luar negeri.

Selain rasa iba, publik mendesak pemerintah untuk segera bertindak demi membebaskan para WNI tersebut dan menghukum para pelaku TPPO yang terlibat.

Baca Juga:
Pelihara Ikan Aligator, Piyono Divonis 5 Bulan Penjara dan Denda Rp5 Juta, Ini Alasan Hukum yang Memberatkannya

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono, merespons kasus yang viral ini dengan menyatakan keterkejutannya sekaligus keprihatinannya.

Dave menyebut bahwa kejadian serupa telah sering kali terjadi, dan ini menandakan adanya kelemahan dalam sistem pencegahan dan perlindungan bagi WNI di luar negeri.

Menurutnya, pemerintah tidak hanya bertanggung jawab dalam melakukan pembebasan terhadap para korban, tetapi juga perlu memperkuat langkah-langkah preventif, seperti edukasi masyarakat tentang bahaya penipuan pekerjaan di luar negeri.

Edukasi ini penting agar calon pekerja migran tidak mudah tertipu oleh tawaran pekerjaan dengan gaji besar yang ternyata merupakan jebakan sindikat perdagangan manusia.

Baca Juga:
Gerak Cepat Tanggapi Viralnya Dugaan Pungli Oknum Polisi di Samsat Bekasi, Polda Metro Jaya Ambil Langkah Tegas Ini

Dave juga menegaskan bahwa modus TPPO semacam ini harus segera diungkap dan dihentikan.

Ia menduga kemungkinan adanya keterlibatan oknum tertentu yang berperan dalam memperlancar operasi sindikat ini, baik di dalam maupun luar negeri.

Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk membongkar jaringan sindikat yang terlibat dan menindak tegas semua pelaku.

Menurutnya, pemerintah juga harus memberikan penjelasan yang jelas kepada keluarga korban dan masyarakat umum tentang modus-modus kejahatan semacam ini.

Baca Juga:
Sindikat Uang Palsu yang Diproduksi dan Diedarkan hingga Rp1,2 Miliar di Bekasi Terbongkar, 10 Pelaku Berhasil Diamankan

Masyarakat harus lebih waspada terhadap rayuan pekerjaan di luar negeri yang menawarkan gaji tinggi, karena banyak di antaranya hanyalah tipuan yang menjebak.

Meski ada kekhawatiran terkait masa transisi kepemimpinan di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Dave Laksono tetap optimistis bahwa kasus TPPO ini dapat ditangani dengan baik.

Menurutnya, Kemenlu sudah membangun sistem yang solid dan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang handal untuk menangani berbagai kasus terkait WNI di luar negeri.

Oleh karena itu, Dave yakin bahwa penanganan kasus ini akan terus berlanjut meski terjadi perubahan kepemimpinan di Kemenlu.

Baca Juga:
Tanggapi Dugaan Penyelewengan Dana PON XXI 2024 yang Sempat Viral di Media Sosial, Menpora Dita Ariotedjo Angkat Bicara, Tegaskan Hal Ini

"Pemerintah perlu memperingatkan dan memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat bahwa tidak semua tawaran pekerjaan di luar negeri adalah nyata. Banyak yang hanya menjebak warga kita hingga jatuh dalam perangkap kejahatan ini,” kata Dave, dikutip pada Minggu, 15 September 2024.

Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan dalam upaya perlindungan WNI, sehingga siapapun yang memimpin nanti, kebijakan dan tindakan perlindungan ini tetap konsisten.

Tidak hanya itu, Dave menyebut bahwa Komisi I DPR RI akan segera melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kemenkumham, Imigrasi, dan pemerintah daerah, guna memperkuat sosialisasi tentang bahaya TPPO.

Informasi yang tepat dan menyeluruh perlu disebarkan agar masyarakat tidak mudah tergiur oleh tawaran pekerjaan yang tampak menggiurkan di luar negeri, namun sebenarnya adalah jebakan.

Baca Juga:
Tuai Kecaman! Aksi Pengendara Motor Nekad Terobos Jalan Yang Baru Saja Dicor Di Cirebon Viral

Melalui kerja sama yang baik antar instansi, Dave berharap kasus TPPO yang menimpa WNI dapat diminimalisir dan masyarakat dapat lebih terlindungi dari rayuan sindikat perdagangan manusia. (*/Shofia)

...

Artikel Terkait

wave
Pelaku Lakukan Aksi Bunuh Diri, Seorang WNI Dilaporkan Dibunuh Suaminya yang Berkewarganegaraan AS di Albania

Seorang WNI dibunuh oleh suaminya yang memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat di Albania yang lalu melakukan aksi bunuh diri.

Tanggapi Kabar Geng WNI yang Meresahkan di Jepang, Kemenlu Meminta Warga Negara Indonesia di Luar Negeri Menghormati Norma Budaya Setempat

Kemenlu menanggapi kabar geng WNI meresahkan di Jepang dengan meminta WNI di luar negeri menghormati norma budaya setempat.

Marak Terjadi! Kasus Praktik WNA Pinjam Nama WNI Terkait Kepemilikan Tanah di Bali Semakin Meresahkan, Ini Laporan Terbaru Kantah Denpasar

Kasus kepemilikan tanah dengan cara pinjam nama yang marak terjadi di Bali bisa jadi bom waktu, begini data terbaru dari Kantah Denpasar.

Dengan Menguatkan Konsep Nilai Kebangsaan, Kepala BNPT Sebut Peningkatan Resiliensi WNI di Kinabalu terhadap Paham Radikal Terorisme Perlu Terus Ditingkatkan

Peningkatan resiliensi WNI di Kinabalu terhadap paham radikal terorisme, disampaikan oleh Kepala BNPT RI, perlu terus ditingkatkan.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;