Nasional, gemasulawesi - Mahfud MD Beri Sindiran Keras kepada Mendes Yandri Susanto soal Penggunaan Surat Resmi Kementerian untuk Acara Pribadi
Polemik muncul ketika Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menggunakan surat resmi kementerian untuk mengundang masyarakat menghadiri acara haul ibundanya.
Tindakan ini mendapatkan sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk mantan Menko Polhukam, Mahfud MD.
Mahfud menegaskan bahwa pejabat publik seharusnya memahami batasan antara tugas resmi dan urusan pribadi, terutama dalam konteks penggunaan sumber daya negara.
Baca Juga:
Geger Isu Guru Honorer di Konawe Selatan Diminta Uang Damai Rp50 Juta, Polda Sultra Tegaskan Hal Ini
Sindiran dari Mahfud MD menjadi perhatian utama ketika ia menyatakan bahwa tindakan Yandri menunjukkan kurangnya pemahaman akan etika yang seharusnya dijaga oleh seorang menteri.
“Sebagai pejabat publik, seharusnya ada pemisahan yang jelas antara kegiatan kementerian dan urusan pribadi,” ungkap Mahfud melalui akun media sosialnya.
Pendapat ini menegaskan bahwa pentingnya memisahkan kepentingan pribadi dari tanggung jawab publik tidak bisa diabaikan.
Setelah menerima sindiran tajam dari Mahfud MD mengenai penggunaan surat resmi kementerian untuk acara haul ibundanya, Yandri Susanto akhirnya buka suara.
Baca Juga:
Terungkap! Dua Kurir Sabu Diamankan, Polisi Sita Ratusan Gram Narkoba di Depok
Dalam klarifikasinya, Yandri menjelaskan bahwa acara tersebut murni bertujuan untuk memperingati almarhumah ibunya dan tidak ada unsur politik di baliknya.
Yandri menegaskan bahwa penggunaan surat kementerian dalam undangan tersebut tidak dimaksudkan untuk kepentingan pribadi semata.
“Kami mengundang para kepala desa dan tokoh masyarakat untuk mengenang ibunda kami, bukan untuk mengarahkan kepentingan politik,” jelasnya.
Ia berupaya meyakinkan publik bahwa kegiatan tersebut sepenuhnya berfokus pada nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan.
Lebih lanjut, Yandri menyatakan rasa terima kasihnya kepada Mahfud MD atas kritik yang diberikan. Ia menganggap kritik tersebut sebagai bentuk perhatian yang perlu diterima untuk meningkatkan integritasnya sebagai pejabat publik.
“Saya sangat menghargai kritik tersebut dan berjanji akan lebih hati-hati ke depan dalam menggunakan sumber daya kementerian,” imbuhnya.
Yandri juga menyampaikan bahwa pada acara haul tersebut, banyak tokoh masyarakat, alim ulama, serta rektor universitas yang diundang.
Hal ini menunjukkan bahwa acara tersebut bukan hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk menjalin silaturahmi dengan masyarakat.
“Kegiatan ini adalah momen untuk berkumpul dan berbagi, bukan untuk kepentingan politik. Saya ingin semua orang memahami itu,” tegasnya.
Namun, meskipun Yandri berusaha menjelaskan situasi, kontroversi tetap mengemuka di kalangan masyarakat.
Banyak yang masih mempertanyakan etika penggunaan surat kementerian untuk kepentingan pribadi, dan hal ini menciptakan debat mengenai batasan yang harus dijaga oleh para pejabat publik.
Klarifikasi ini merupakan langkah awal untuk membangun kembali kepercayaan publik, dan semua mata kini tertuju padanya untuk melihat bagaimana ia akan mengelola reputasinya ke depan. (*/Shofia)
