Polri Ungkap Fakta Baru! Buronan Kelas Kakap Fredy Pratama Ternyata Masih Aktif Kirim Narkoba ke Indonesia dan Malaysia, Kok Bisa?

Ilustrasi. Fredy Pratama terus kendalikan jaringan narkoba internasional, Polri kerja sama dengan Malaysia untuk menangkapnya.
Ilustrasi. Fredy Pratama terus kendalikan jaringan narkoba internasional, Polri kerja sama dengan Malaysia untuk menangkapnya. Source: Foto/Pexels

Nasional, gemasulawesi - Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri kembali mengungkap perkembangan terbaru mengenai Fredy Pratama, buronan narkoba kelas kakap jaringan internasional. 

Meski sudah lama menjadi target utama kepolisian, Fredy diketahui masih aktif mengoperasikan jaringan narkobanya, terutama untuk pengiriman ke wilayah Indonesia dan Malaysia. 

Informasi ini disampaikan oleh Brigjen Pol Mukti Juharsa, Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, pada Jumat, 29 November 2024.

Menurut Mukti, aktivitas Fredy terpantau masih intens melalui jalur tertentu yang sulit dilacak. 

Baca Juga:
Tawarkan Hadiah Besar! Tim Ridwan Kamil dan Suswono Gelar Sayembara Rp10 Juta untuk Ungkap Kecurangan Pilkada DKI Jakarta

"Dia masih aktif mengirim barang-barang di wilayah Malaysia dan Indonesia," ungkap Mukti. 

Fakta ini membuktikan bahwa kendali Fredy terhadap jaringan narkobanya tetap kuat meski ia kini menjadi buronan internasional. 

Operasi jaringan ini diduga melibatkan berbagai metode penyelundupan untuk menghindari deteksi pihak berwenang.

Selain itu, berdasarkan laporan sebelumnya, keberadaan Fredy dilacak di Thailand. 

Baca Juga:
Bawaslu Parigi Moutong Benarkan Surat Edaran KPU RI Diterima Malam H-1 Voting Day

Namun, Mukti mengungkapkan bahwa Polri menemukan bukti baru yang menunjukkan jaringan ini memiliki basis operasional di Malaysia. 

Hal ini semakin mempersulit pengejaran, mengingat skala operasi Fredy yang melibatkan lintas negara. 

Untuk itu, Polri meningkatkan kerja sama dengan otoritas negara lain, termasuk Kepolisian Kerajaan Malaysia (PDRM), guna mempersempit ruang gerak jaringan Fredy.

Operasi gabungan antara Polri dan PDRM sudah dilakukan sebagai langkah antisipasi lebih lanjut. 

Baca Juga:
Dedi Mulyadi Tegaskan Tetap Tinggal di Kampung Jika Sudah Jadi Gubernur Jawa Barat, Begini Alasan Cagub Jabar Tersebut

Mukti menegaskan bahwa selain Fredy, Polri juga berfokus pada penangkapan anggota jaringan lainnya, yang bertugas sebagai kaki tangan Fredy dalam operasinya. 

"Pasti ada (jaringan Fredy Pratama di Malaysia), makanya kita sudah join operation, sama-sama," jelas Mukti. 

Koordinasi internasional ini diharapkan dapat mempercepat penangkapan Fredy sekaligus mengungkap struktur jaringan yang selama ini beroperasi.

Fredy Pratama disebut-sebut sebagai salah satu tokoh penting dalam distribusi narkoba di Asia Tenggara. 

Baca Juga:
Cak Imin Sebut Pemerintah Berupaya Bantu Korban Judol Pakai BPJS, Said Didu: Tidak Masuk Akal, Penjudi Makin Banyak

Ia telah lama menjadi target operasi berbagai lembaga penegak hukum, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 

Kendati demikian, fakta bahwa ia masih bisa menggerakkan operasinya menunjukkan betapa besar dan rapinya jaringan ini. 

Polri kini tengah mendalami rute pengiriman, metode komunikasi, serta koneksi internasional yang digunakan oleh Fredy untuk mempertahankan kendalinya.

Langkah Polri bekerja sama dengan atase kepolisian dan instansi internasional dinilai sebagai upaya strategis. 

Baca Juga:
Soroti Tas Bantuan Korban Banjir Berlabel Wapres Gibran yang Viral, Dokter Tifa: Apakah Bikinnya Pakai Uang Pajak Saya?

Tantangan terbesar adalah menembus jaringan tersembunyi yang melibatkan banyak pihak, termasuk jaringan lokal di Indonesia. 

Meski menghadapi banyak kendala, Polri optimis dapat menangkap Fredy Pratama dan menghentikan operasinya yang telah merugikan banyak pihak.

Pengungkapan ini memberikan gambaran jelas bahwa perang melawan narkoba membutuhkan kerja sama lintas negara yang lebih solid. 

Masyarakat berharap agar Fredy Pratama beserta seluruh jaringan narkobanya segera ditangkap dan diadili. 

Baca Juga:
Aturan KPU Rampas Hak Konstitusi Ratusan Ribu Warga Parigi Moutong, Berimbas Tidak Bisa Salurkan Hak Pilih di TPS

Dengan begitu, dampak buruk dari penyebaran narkoba di wilayah Asia Tenggara, khususnya Indonesia, dapat diminimalkan. 

Fredy bukan hanya buronan biasa, tetapi ancaman nyata yang memerlukan tindakan tegas dan cepat dari pihak berwenang. (*/Shofia)

...

Artikel Terkait

wave

Cak Imin Sebut Pemerintah Berupaya Bantu Korban Judol Pakai BPJS, Said Didu: Tidak Masuk Akal, Penjudi Makin Banyak

Said Didu menanggapi keterangan Cak Imin yang menyebut bahwa pemerintah sedang berupaya mencari solusi bantu korban judol pakai BPJS

Soroti Tas Bantuan Korban Banjir Berlabel Wapres Gibran yang Viral, Dokter Tifa: Apakah Bikinnya Pakai Uang Pajak Saya?

Dokter Tifa mengomentari tas bantuan korban banjir yang viral karena ada tulisan bantuan Wapres Gibran, begini kata Dokter Tifa

Resmi Dibuka! Begini Cara Daftar Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 2025, Lengkapi Syarat-syarat Berikut

Pendaftaran seleksi PPIH 2025 telah dibuka. Simak panduan lengkap cara daftar dan syaratnya di sini.

Upaya Pencarian Buron Kelas Kakap Harun Masiku Makin Intens, Menteri Maruarar Tawarkan Sayembara Rp8 Miliar Bagi yang Menemukannya

Menteri Maruarar Sirait tawarkan hadiah Rp8 Miliar untuk penangkapan Harun Masiku, buron kelas kakap.

Komentari Pilkada Serentak 2024, Politikus PDIP Adian Napitupulu: Institusi Negara Gagal Belaku Netral Saat Pemilu

Politikus PDI Perjuangan, Adian Napitupulu mengomentari adanya berlangsungnya Pilkada serentak 2024, Adian sebut ada kecurangan

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;