Nasional, gemasulawesi - Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengeluarkan wacana untuk melarang pengemudi ojek online (ojol) menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Kebijakan ini langsung memicu berbagai reaksi, baik dari kalangan pengemudi ojol maupun politisi.
Salah satu yang menanggapi keras rencana tersebut adalah Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak, yang menyatakan penentangannya terhadap kebijakan ini.
Ia menilai bahwa kebijakan tersebut tidak berpihak pada pelaku usaha mikro yang selama ini menjadi bagian penting dari perekonomian Indonesia.
Baca Juga:
Industri Lokal Terancam! 72 Ribu Kontainer Tekstil Ilegal dari China Membanjiri Pasar Indonesia
"Pengemudi ojol adalah pelaku usaha mikro yang menjual jasa transportasi. Mereka layak mendapatkan bantuan berupa subsidi BBM, karena penghasilan mereka sebagian besar bergantung pada harga bahan bakar yang terjangkau," tegas Amin, dikutip pada Sabtu, 30 November 2024.
Amin menambahkan bahwa para pengemudi ojol sudah cukup tertekan dengan penghasilan yang rendah, mengingat mereka harus bekerja dengan jam yang panjang dan tanpa hari libur.
Data yang dihimpun menunjukkan bahwa sekitar 4 juta orang di Indonesia bekerja sebagai pengemudi ojol.
Rata-rata pendapatan pengemudi ojol di Indonesia per bulan berada di bawah Rp 3,5 juta, yang tentu saja belum mencakup biaya hidup yang semakin meningkat, termasuk harga bahan bakar.
Baca Juga:
Bongkar Modus Baru! Sabu 130 Gram Diselundupkan Lewat Kandang Burung di Lapas Tangerang
Pelarangan pengemudi ojol menggunakan BBM bersubsidi dikhawatirkan akan menambah beban mereka.
Selama ini, subsidi BBM menjadi salah satu cara bagi pengemudi ojol untuk menekan biaya operasional dan menjaga harga transportasi tetap terjangkau bagi masyarakat.
Mengingat bahwa mereka adalah pekerja dengan penghasilan yang tidak tetap, kebijakan ini bisa mempengaruhi penghasilan mereka, bahkan membuatnya semakin sulit untuk mencukupi kebutuhan hidup.
Tanpa subsidi, harga bahan bakar yang lebih mahal akan langsung berdampak pada tarif ojek online, yang pada gilirannya bisa mengurangi jumlah penumpang.
Amin menambahkan bahwa kebijakan ini justru akan membuat banyak pengemudi ojol terpaksa memilih keluar dari pekerjaan mereka, yang dapat berdampak pada ekonomi keluarga mereka.
Ia juga mengingatkan bahwa pengemudi ojol adalah bagian dari sektor usaha mikro yang turut berperan dalam perekonomian nasional, dan seharusnya mendapatkan perlindungan lebih dari pemerintah.
“Subsidi BBM adalah salah satu bentuk bantuan untuk kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi. Jika pengemudi ojol dikecualikan dari subsidi, maka akan banyak pihak yang dirugikan,” ujar Amin.
Isu lain yang memperkeruh situasi adalah pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Ia menyatakan bahwa pengemudi ojol tidak memenuhi kriteria penerima subsidi BBM jenis Pertalite karena dianggap sebagai pekerja yang menjalankan kegiatan usaha.
Pernyataan ini mendapat tanggapan keras dari para pengemudi ojol yang merasa bahwa status mereka sebagai mitra, bukan karyawan tetap, telah diabaikan.
Sebagian besar pengemudi ojol memang bekerja sebagai mitra dari aplikasi transportasi online, yang berarti mereka tidak memiliki ikatan kerja formal.
Hal ini yang menjadi alasan mengapa banyak dari mereka merasa kebijakan ini tidak adil, mengingat mereka masih harus mengelola operasional mereka sendiri dan memiliki tanggung jawab yang besar untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dan keluarga.
Kebijakan pelarangan subsidi BBM untuk ojol ini berpotensi menimbulkan aksi protes besar-besaran, sebagaimana yang sudah terjadi di beberapa daerah.
Para pengemudi ojol merasa bahwa kebijakan ini akan mempengaruhi kelangsungan hidup mereka, karena pendapatan mereka yang sudah minim semakin tergerus oleh kenaikan biaya operasional.
Amin menegaskan pentingnya pemerintah untuk mempertimbangkan solusi yang lebih adil dan tepat sasaran.
Salah satunya adalah dengan memperketat pengawasan distribusi subsidi BBM, agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
“Pemerintah harus mendengarkan aspirasi rakyat kecil dan mencari jalan tengah yang tidak membebani mereka. Jangan sampai pengemudi ojol dan pelaku usaha mikro lainnya menjadi korban dari kebijakan yang tidak tepat,” ujar Amin. (*/Shofia)
