Usai Viral, WNA China yang Selipkan Uang di Paspor Agar Lolos Pemeriksaan Imigrasi Bandara Soetta Malah Minta Maaf, Kenapa?

Aksi WNA selipkan uang di paspor Bandara Soetta viral. Pihak Imigrasi dengan tegas membantahnya.
Aksi WNA selipkan uang di paspor Bandara Soetta viral. Pihak Imigrasi dengan tegas membantahnya. Source: Foto/Tangkap layar Instagram @fakta.indo

Nasional, gemasulawesi - Seorang Warga Negara Asing (WNA) asal China menjadi sorotan publik setelah videonya yang mengaku menyelipkan uang Rp 500 ribu ke dalam paspor saat melewati pemeriksaan di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) viral di media sosial. 

Dalam video tersebut, WNA tersebut mengatakan uang itu dimaksudkan untuk mempermudah proses imigrasi tanpa hambatan. 

Pengakuan WNA ini memicu beragam reaksi dari masyarakat, termasuk kritik terhadap sistem pemeriksaan di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Ditjen Imigrasi segera mengeluarkan klarifikasi resmi. Mereka memastikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan CCTV, tidak ada bukti petugas menerima atau meminta uang dari WNA tersebut. 

Baca Juga:
Nekat! Pria Indonesia Tertangkap Basah Setorkan Uang Palsu Senilai Rp150 Juta di Singapura, Ini Ancaman Hukuman yang Diterimanya

"Hasil investigasi menunjukkan tidak ada tindakan seperti yang dituduhkan dalam video. Petugas kami menjalankan tugas sesuai prosedur," ujar Plt Dirjen Imigrasi, Saffar Godam, dalam pernyataannya.

Sementara itu, WNA yang terlibat, diketahui berinisial LB, juga memberikan klarifikasi dan permintaan maaf melalui unggahan terbarunya. 

Dalam keterangannya, LB menyebut bahwa pernyataannya sebelumnya adalah kesalahpahaman. Ia mengklaim uang tersebut bukanlah suap, melainkan biaya visa. 

"Saya minta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Saya sangat menghargai profesionalitas petugas di Bandara Soetta," ungkapnya, dikutip pada Sabtu, 25 Januari 2025.

Baca Juga:
Aksi Oknum Polisi Iseng Mainkan Sirine di Tengah Kemacetan Viral, Ini Langkah Tegas Polda Jambi

Namun, pernyataan ini menimbulkan tanda tanya baru di kalangan masyarakat. Sebagian warganet mempertanyakan alasan LB meminta maaf jika memang tidak ada pelanggaran yang dilakukan. 

“Kalau benar hanya biaya visa, kenapa dia perlu minta maaf? Ada yang aneh di sini,” tulis seorang pengguna media sosial.

Tak hanya itu, Ditjen Imigrasi juga mengungkapkan bahwa LB sebelumnya pernah membuat video kontroversial terkait pelanggaran lalu lintas di Indonesia. 

Dalam video itu, LB mengaku memberikan uang kepada seorang petugas polisi. 

Baca Juga:
Gaji ASN Parigi Moutong Belum Dibayarkan, Ini Penjelasan BPKAD

"Kami menduga tindakan LB ini adalah upaya sengaja untuk membuat konten negatif tentang pelayanan di Indonesia," kata Saffar.

Sebagai tindak lanjut, Ditjen Imigrasi menyatakan akan mempertimbangkan pemberian sanksi tegas terhadap LB. 

Salah satu opsi yang disebutkan adalah melarang LB masuk ke Indonesia selama 10 tahun atau bahkan seumur hidup. 

Saffar menegaskan bahwa langkah ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah.

Baca Juga:
Viral! Istri Nekat Bakar Rumah Sendiri Setelah Cekcok dengan Suami di Probolinggo, Begini Keterangan Saksi

Respons masyarakat terhadap kasus ini beragam. Beberapa mengecam tindakan LB yang dinilai merusak citra pelayanan publik di Indonesia. 

Namun, ada pula yang meminta pemerintah untuk meningkatkan transparansi dalam sistem pemeriksaan di bandara.

 "Ini jadi pelajaran untuk semuanya, baik masyarakat maupun pemerintah. Jangan asal percaya, tapi tetap perbaiki sistem," tulis seorang warganet.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya verifikasi fakta sebelum menyebarkan informasi di media sosial. 

Baca Juga:
Viral! Istri Nekat Bakar Rumah Sendiri Setelah Cekcok dengan Suami di Probolinggo, Begini Keterangan Saksi

Ditjen Imigrasi mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan membagikan informasi yang belum terbukti kebenarannya. 

Kejadian ini juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga profesionalitas pelayanan publik, khususnya di pintu gerbang utama Indonesia seperti Bandara Soetta. (*/Shofia)

...

Artikel Terkait

wave

Aksi Oknum Polisi Iseng Mainkan Sirine di Tengah Kemacetan Viral, Ini Langkah Tegas Polda Jambi

Iseng mainkan sirine di tengah kemacetan, aksi oknum polisi ini menjadi viral di media sosial. Begini nasibnya sekarang.

Luncurkan Pedoman Penggunaan AI untuk Karya Jurnalistik, Dewan Pers Berharap Teknologi Tingkatkan Efisiensi Kerja Media

Dewan Pers Indonesia merilis sebuah pedoman penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam produksi karya jurnalistik media

Mantan Stafsus Menkeu RI Komentari Forum Rektor yang Setuju Jika Kampus Kelola Tambang: Memprihatinkan

Eks Stafsus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengomentari Forum Rektor Indonesia yang setuju usulan kampus mengelola tambang

Prabowo Pangkas Anggaran Kementerian dan Pemda Agar Hemat APBN 2025, Susi Pudjiastuti: Saya Dukung Pak Presiden

Eks Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti memberikan dukungan kepada Presiden Prabowo yang mencoba menghemat APBN 2025

Akbar Faizal Nilai Para Mantan Menteri ATR/BPN Coba Menghindar dari Tanggung Jawab Kasus Sertifikat Laut

Mantan anggota DPR RI, Akbar Faizal menyoroti tanggapan para mantan Menteri ATR/BPN terkait kasus sertifikat laut Tangerang

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;