Maruarar: Pemerintah Prabowo Gelar Karpet Merah untuk Rakyat Kecil Lewat Subsidi Perumahan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Source: (Foto/ANTARA/Zahra)

Nasional, gemasulawesi - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia menggambarkan dukungan tersebut sebagai bentuk kemudahan atau “karpet merah” yang diberikan pemerintah untuk membantu rakyat kecil dalam memperoleh tempat tinggal yang layak.

Pemerintahan Presiden Prabowo disebut lebih dulu menggelar karpet merah untuk rakyat kecil, bukan semata-mata bagi para investor.

"Selama ini kita tahu karpet merah biasanya diberikan untuk investor, tapi di pemerintahan Presiden Prabowo, justru diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah," kata Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan.

Baca Juga:
KPK Tetapkan Tersangka Korupsi di Perusahaan Patungan RI-Jepang PPT Energy Trading

Ara, sapaan akrab Maruarar, membeberkan berbagai kebijakan strategis yang mendukung kepentingan rakyat dalam program subsidi perumahan.

Salah satu bentuk nyata dari kebijakan tersebut adalah penghapusan sejumlah beban biaya yang biasanya ditanggung masyarakat saat membeli rumah.

Mulai dari pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seluruhnya akan ditanggung oleh pemerintah hingga akhir Desember 2025.

"Biasanya BPHTB itu dibayar 5 persen, sekarang jadi nol persen. Lalu PBG, yaitu Persetujuan Bangunan Gedung, juga dibebaskan. Untuk PPN, pemerintah yang menanggung. Awalnya kebijakan bebas pajak ini berlaku dari Januari sampai Juni, dan sekarang sudah diputuskan oleh Menko Perekonomian bersama Menteri Keuangan untuk diperpanjang hingga Desember, tetap gratis," ujar Maruarar.

Baca Juga:
Tembakan Penjajah Israel di Dekat Pusat Bantuan Kemanusiaan Sejumlah Wilayah Gaza Menyebabkan 30 Orang Terluka Parah

Maruarar juga menyampaikan bahwa pelaku usaha di sektor properti menunjukkan semangat kebersamaan yang kuat.

Mereka bahkan bersedia menanggung biaya uang muka (DP) bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Pengusaha-pengusaha ini luar biasa, mereka ikut berkontribusi dengan menanggung biaya DP, jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak perlu membayar uang muka," katanya.

Ia menyebut inisiatif ini sebagai wujud nyata dari konsep “Berbaginomics,” yang mencerminkan semangat gotong royong.

Baca Juga:
Ridwan Kamil Diduga Samarkan Kepemilikan Kendaraaan yang Disita KPK dengan Nama Pegawainya, Begini Kata KPK

Selain itu, dukungan dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) milik perusahaan-perusahaan besar juga terus mengalir untuk menyukseskan program perumahan rakyat. (*/Zahra)

...

Artikel Terkait

wave

KPK Tetapkan Tersangka Korupsi di Perusahaan Patungan RI-Jepang PPT Energy Trading

KPK menetapkan tersangka dalam dugaan korupsi pengelolaan investasi di perusahaan patungan Indonesia-Jepang, melibatkan Pertamina.

KPK Telusuri Dugaan Pemerasan dalam Pengurusan Izin TKA di Kemenaker

KPK memeriksa ASN Imigrasi terkait dugaan pemerasan RPTKA dan izin tinggal TKA yang diduga melibatkan delapan pegawai Kemenaker.

KPK Periksa Fiona Handayani Terkait Dugaan Korupsi Google Cloud di Kemendikbudristek

Fiona Handayani diperiksa KPK selama delapan jam dalam penyelidikan dugaan korupsi layanan Google Cloud di Kemendikbudristek.

Pramono Dorong Birokrasi Cepat dan Sinergi Pengembang untuk Infrastruktur Jakarta

Gubernur Pramono Anung tekankan birokrasi efisien, dorong percepatan penyerahan fasos-fasum demi pembangunan kota yang inklusif.

Polda Metro Jaya Umumkan Barang Bukti dan Penyelidikan Kematian Diplomat Muda Arya Daru Pangayunan

Polda Metro Jaya tampilkan barang bukti terkait kematian Arya Daru Pangayunan dan rencanakan pengumuman penyebab wafatnya.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;