Pembahasan LHP-BPK Parigi Moutong 2020-2021 Diperpanjang

<p>Ket Foto: Ilustrasi (Ilustrasi/gemasulawesi.com)</p>
Ket Foto: Ilustrasi (Ilustrasi/gemasulawesi.com)

Berita Parigi Moutong, gemasulawesi.com- Panitia khusus (Pansus) DPRD Parigi Moutong (Parimo) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (LHP-BPK) meminta waktu pembahasan hasil temuan 2020-2021 diperpanjang.

Ketua Pansus, H Suardi mengatakan, terkait temuan belanja modal dan barangan jasa yang termuat dalam LHP BPK dalam proses pembahasannya sudah melibatkan OPD yang dijadikan temuan.

Baca: Layangkan Surat, Pansus Minta Laporan Realisasi Anggaran

“Pansus ingin mendalami sejumlah permasalahan temuan di LHP BPK,” ungkapnya dalam laporan pansus di siding paripurna Selasa, 22 Februari 2022.

Ia mengungkapkan, selain melakukan rapat terbatas, baik internal pansus maupun bersama eksekutif, pihaknya juga telah dilakukan pemantauan langsung di lapangan.

Baca: DPRD Akan Bentuk Pansus Bahas LHP BPK 2020

Pansus menyepakati, masih ada beberapa persoalan yang masih perlu sinkronisasi dengan sejumlah OPD, khususnya temuan yang memiliki korelasi dengan pihak ketiga.

“Dengan beberapa alas an melali paripurna ini, pansus meminta perpanjangan waktu untuk melakukan pembahasan. Untuk penjadwalannya kami serahkan pada Banmus,” terangnya.

Baca: Proyek Infrastruktur Jalan Parigi Moutong Langganan Temuan BPK

Melalui paripurna itu, Alfres Tonggiroh menyetujui, dilakukan perpanjangan pada pansus untuk membahas LHP-BPK Parigi Moutong agar bisa dirampungkan secara menyeluruh.

Baca: Perkara Korupsi Pembangunan Gedung DPRD Morut Diambil Alih KPK

Perpanjangan dianggap penting agar bisa mensinkronkan semua persoalan temuan yang terjadi di Parigi Moutong.

“Sebagai pimpinan DPRD, kami menyetujui perpanjangan dan menetapkan waktu pembahasan,” pungkasnya. (wn/fan)

Baca: PPKM Level Empat Diperpanjang, Ini Kebijakan Pemkot Palu

...

Artikel Terkait

wave

Pilpres 2024, Sejumlah Petani Deklarasikan Dukung Erick Thohir

Kalangan petani mendeklrasikan dukungan terhadap Menteri BUMN Erick Thohir maju Pilpres RI di tahun 2024 mendatang.

Jelang Pilpres, Partai Berbasis Islam Rencana Bentuk Poros Alternatif

Jelang Pilpres Poros alternatif berisikan sejumlah partai berbasis Islam berpeluang terbentuk mengusung Capres 2024.

Mahfud MD Atur Penyampaian Kritik Kebijakan Pembatasan Kegiatan Sesuai Prosedur

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta masyarakat sampaikan kritik kebijakan pembatasan kegiatan.

Tersandung Hukum, Partai Copot Jabatan SS di DPRD Parimo

Tersandung masalah hukum terkait dugaan kasus korupsi aset DKP tahun 2012, partai copot jabatan SS dari DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Tujuh Pasang Calon Diusung PDI-P Provinsi Sulteng Kalah Versi Hitungan Sementara KPU

Tujuh Pasang Calon Yang Diusung PDI-P di Sulteng Kalah, Dua Diantaranya Petahana Sekaligus Ketua DPC PDI-P di Provinsi Sulawesi tengah.

Berita Terkini

wave

KLH Tegas Tangani Kasus Impor Limbah B3 PT Esun, Pastikan Penegakan Hukum dan Perlindungan Lingkungan

KLH tindak impor limbah B3 ilegal PT Esun di Batam, tekankan bahaya kesehatan, lingkungan, dan komitmen Konvensi Basel.

Forensik Ungkap Luka di Tubuh AR (8) yang Ditemukan Tewas di Kamar Kos Jakarta Utara

Polisi dan RS Polri ungkap hasil forensik kematian AR (8) di kos Penjaringan, dengan luka serius dan investigasi lanjutan.

Tragedi Cakung: Suami Bakar Istri hingga Tewas, Diduga Konsumsi Narkoba saat Ditangkap

Seorang pria di Cakung membakar istrinya hingga tewas karena masalah sepele, diduga dalam pengaruh narkoba.

Menhut Perketat Pengawasan Izin Kawasan Hutan Demi Seimbangkan Ekonomi dan Kelestarian Alam

Menhut Raja Antoni tegaskan pengawasan ketat izin hutan agar pembangunan tetap selaras dengan pelestarian lingkungan.

Kemenkeu Buka Blokir Anggaran Rp168,5 Triliun untuk Dukung Program Prioritas dan Operasional K/L

Kementerian Keuangan buka blokir anggaran untuk program prioritas, operasional K/L, dan percepatan penyerapan belanja negara.


See All
; ;