Pemkot Palu Gandeng Organda Atasi Persoalan Angkutan Darat

<p>Ket Foto: Angkutan kota (Foto Ilustrasi/Pixabay)</p>
Ket Foto: Angkutan kota (Foto Ilustrasi/Pixabay)

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Provinsi Sulawesi Tengah gandeng Organisasi Angkutan Darat (Organda), membangun kolaborasi guna mengatasi sejumlah permasalahan transportasi khususnya terkait angkutan darat yang beraktivitas dalam kota.

Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Organda Kota Palu Astam saat bertemu Wali Kota Palu Hadianto Rasyid, untuk membahas sejumlah permasalahan transportasi di Palu, Rabu 14 Desember 2022.

“Sebagai organisasi transportasi, kami perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menata kembali kebijakan transportasi untuk memberikan kesan positif pada semua jenis transportasi darat,” ucap Astam.

Ia mengatakan, Pemkot Palu harus mengambil langkah-langkah strategis untuk menertibkan perusahaan angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) yang belum berbadan hukum, yang dapat mengakibatkan fungsi terminal tidak optimal dan merugikan agen resmi atau pihak yang memiliki badan hukum.

Baca: Pemkot Palu Sebut Pasar Murah Strategi Jaga Stabilitas Harga Pangan

Astam mengatakan, setiap angkutan harus berbadan hukum, baik itu perusahaan milik negara, badan usaha milik daerah, atau koperasi sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Selain itu, menurutnya pengaturan angkutan darat juga terkait dengan kegiatan jasa angkutan online yang dianggap tidak berbadan hukum ketika melakukan kegiatan pendaftaran penumpang.

“Jasa angkutan online hanya berbadan hukum yang terkait dengan aplikasi, sedangkan untuk lalu lintas tidak, dan di satu sisi kontribusi terhadap pendapatan daerah, tentu saja, ini tidak berlaku,” kata Astam.

Baca: Pemkot Palu Perkuat Kepemimpinan Perempuan di Dunia Kerja

Sementara itu, Wali Kota Palu Hadianto Rasyid menyampaikan bahwa usulan dan kontribusi DPC Organda akan menjadi catatan Pemkot Palu dalam meningkatkan sistem transportasi dan angkutan umum di ibu kota Sulawesi Tengah.

“Kami telah menjadwalkan pertemuan bersama para pihak yang terkait dengan jasa transportasi pada Kamis, 15 Desember 2022 untuk membahas masalah teknis terkait transportasi,” kata Hadianto.

Ia menilai angkutan kota dan angkutan umum lainnya yang disponsori oleh Organda selama ini telah memberikan kontribusi penting bagi pendapatan daerah di sektor transportasi.

Baca: Pemkot Palu Salurkan Bantuan Bagi Korban Gempa Cianjur

Untuk mengoptimalkan sektor tersebut, Pemkot Palu perlu melakukan penyempurnaan sistem sehingga berdampak positif secara kolektif terhadap kegiatan usaha transportasi dengan gandeng Organda.

“Termasuk optimalisasi fungsi terminal, meskipun dua terminal transportasi di kawasan ini dikelola oleh Kementerian Perhubungan, namun dari sisi penggunaan merupakan bagian dari pemerintah daerah,” ucap Hadianto. (Ikh/Dn)

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Pemprov Sulteng Minta Petani di Napu Perluas Lahan Hortikultura

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng), minta petani di Napu Kabupaten Poso, untuk lebih perluas lahan hortikultura

Cabor Panahan dan Tenis Parigi Moutong Sumbang Dua Emas

Cabor panahan dan tenis beregu putra menyumbang ketambahan dua medali emas Parigi moutong pada Porprov ke-IX di Kabupaten Banggai.

Gunakan Dana BOS Bimtek ke Bali, Sejumlah Kepala Sekolah Kota Pare-Pare Disorot

Kepala sekolah di Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan diduga pergi ke Bali Bimtek dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

BPJN Sulawesi Utara Dapat Anggaran Ratusan Miliar Pembangunan Infrastruktur Tahun 2023

BPJN Kementerian PUPR Sulawesi Utara mendapatkan anggaran pembangunan infrastruktur senilai 847 miliar tahun 2023.

Polisi Kembali Amankan Dua Terduga Pelaku Pembusuran di Makassar

Tim Kepolisian Sektor Panakukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan kembali mengamankan dua terduga pelaku kejahatan pembusuran

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;