Palu, gemasulawesi – Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif untuk media, mahasiswa dan juga akademisi menjelang Pilkada tahun 2024.
Dalam keterangannya di Palu pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah, Nasrun, mengungkapkan pihaknya berharap media dan akademisi membantu memberikan pendidikan politik, memberikan informasi politik yang baik kepada masyarakat.
Nasrun menerangkan sosialisasi tersebut adalah bagian dari upaya Bawaslu Sulawesi Tengah untuk meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dan juga media dalam menjaga integritas serta transparansi dalam setiap tahapan Pemilu.
Dia mengatakan media mempunyai fungsi yang stratregis dalam menginformasikan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengawasan partisipatif.
“Tantangan Pilkada serentak tahun 2024 jauh lebih besar kerawanannya dibandingkan Pemilu tahun 2024,” ujarnya.
Dia menuturkan alasannya kepentingan lokal lebih mendominasi yang berimbas tekanan kepada penyelenggara.
Dikutip dari Antara, dia menuturkan personel pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu sangat terbatas.
Di setiap desa hanya mempunyai 1 orang dan bertugas di 217 desa se-Sulawesi Tengah, serta 3 orang untuk setiap kecamatan yang tersebar di 175 kecamatan se-Sulawesi Tengah.
Dia mengungkapkan jika jumlah tersebut tidak akan cukup untuk memantau semua bentuk pengawasan di tengah harapan masyarakat agar Bawaslu dapat mengawasi dengan baik jalannya Pemilu.
“Di Pemilu tanggal 14 Februari 2024, data partisipasi pemilih mencapai 81 persen," ucapnya.
Nasrun berharap partisipasi pemilih di Pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024 akan lebih besar lagi.
Di sisi lain, KPU Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, mendapatkan dana hibah untuk Pilkada di daerah tersebut sebesar 37,2 miliar rupiah dari pemda setempat.
Ketua KPU Donggala, Nurbia, mengatakan angka Naskah Perjanjian Hibah Daerah tidak berubah sesuai dengan NPHD yang telah ditandatangani sebelumnya pada tanggal 10 November 2023 pada angka 49,7 miliar rupiah.
“Pemerintah daerah agar dapat segera mencairkan dana hibah untuk pelaksanaan tahapan Pilkada di Kabupaten Donggala yang sementara berjalan hingga saat ini,” pungkasnya. (Antara)
