Daerah, gemasulawesi – Anggota DPRD Sulawesi Selatan dijadwalkan menempati gedung Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) di Kompleks Perkantoran Dinas Prasarana Umum (PU) Sulsel sebagai kantor sementara mulai Senin (8/9).
“Dari sejumlah kantor yang kami tinjau, kantor PU di Jalan Andi Pangeran Pettarani paling layak. Jadi, akan digunakan sementara, mungkin tiga bulan pertama, dan jika renovasi kantor belum rampung, masa pakainya diperpanjang tiga bulan lagi,” kata Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo.
Menurutnya, 84 anggota DPRD harus tetap bekerja dan membutuhkan kantor sementara pasca-Kantor DPRD Sulsel dibakar massa.
Dari beberapa lokasi yang disurvei, kantor BMBK dianggap paling sesuai karena representatif dan memiliki banyak ruang.
Baca Juga:
Dahnil Anzar Simanjuntak Resmi Dilantik Wakil Menteri Haji dan Umrah
Di kompleks perkantoran itu terdapat tiga OPD, yaitu Dinas BMBK, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), serta Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang (SDACKTR).
Ia menegaskan, gedung BMBK akhirnya dipilih sebagai kantor sementara dan saat ini sedang diperbaiki agar efisien secara anggaran.
Anggaran fiskal Sulsel terbatas sehingga tidak memungkinkan menyewa hotel untuk rapat, karena dikhawatirkan menimbulkan sorotan publik.
Keputusan penggunaan kantor dinas ini disetujui setelah rapat koordinasi dan persetujuan gubernur, agar pekerjaan tidak terhambat.
Baca Juga:
Kopdeskel Merah Putih Jadi Kompensasi Pemotongan TKD, Pemerintah Siapkan Skema Rp16 Triliun
Hal ini penting mengingat pembahasan APBD Perubahan 2025 harus segera disahkan dan dilanjutkan dengan APBD Pokok 2026.
Wakil Ketua DPRD juga mengonfirmasi bahwa kantor BMBK mulai ditempati pada Senin (8/9) untuk memulai aktivitas dan menggelar Rapat Paripurna perdana pasca-insiden pembakaran Kantor DPRD di Jalan Urip Sumoharjo.
“Rapat Paripurna direncanakan berlangsung Senin besok. Saat ini, ruangan sementara sedang dibenahi. Kami tidak ingin membuang waktu, karena program Pemprov harus tetap berjalan dan kepentingan rakyat menjadi prioritas,” jelasnya.
Hal serupa diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sulsel lainnya, Yasir Machmud, bahwa agenda kedewanan harus terus berjalan.
Baca Juga:
Kapolri Minta Maaf Atas Insiden Ojol Dilindas Kendaraan Brimob di Jakarta Selatan
Tidak ada alasan bagi anggota dewan untuk tidak bekerja, mengingat masih banyak rapat pembahasan anggaran bersama OPD yang harus dilakukan.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, sebelumnya menyampaikan bahwa usulan pembangunan atau renovasi bangunan DPRD pasca-pembakaran oleh massa anarkis sudah diajukan ke pemerintah pusat melalui surat, setelah dilakukan penilaian dan perhitungan anggaran.
“Kami sudah mengajukan surat sesuai standar formulir dari kementerian, dengan anggaran yang telah dihitung sekitar Rp233 miliar dari provinsi ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Usulan anggaran perbaikan Kantor DPRD Sulsel senilai Rp233 miliar telah diisi sesuai formulir Kementerian Prasarana Umum dan dikirim untuk ditindaklanjuti.
Baca Juga:
ESDM Telusuri Penyebab Kelangkaan BBM di SPBU Swasta, Pertamina Diperkuat
Sementara itu, terkait Kantor DPRD Kota Makassar yang juga dibakar massa, berdasarkan data BPBD, kerugian diperkirakan sebesar Rp253,4 miliar, sehingga total kerugian kedua kantor diperkirakan mencapai hampir Rp500 miliar. (ANTARA)
