Internasional, gemasulawesi – Menurut laporan, Kamp Pengungsi Nuseirat di Jalur Gaza bagian tengah diserang secara hebat oleh tentara penjajah Israel.
Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 10 Agustus 2024, waktu Palestina.
Dalam serangan itu, kapal perang penjajah Israel telah menembaki ke arah pantai Nuseirat dan helikopter tempur penjajah Israel telah melepaskan tembakan secara intensif di barat laut Kamp Nuseirat.
Penembakan artileri telah menghantam daerah az-Zahra di barat laut Nuseirat.
Dilaporkan juga jika militer penjajah Israel telah melakukan serangan di dekat salah satu masjid di kamp tersebut, menewaskan sedikitnya 3 orang.
Sementara itu, dikabarkan juga jika serangan penjajah Israel terjadi di Jalur Gaza bagian utara.
Kali ini, pasukan penjajah Israel menargetkan sebuah rumah di Kamp Pengungsi Jabalia.
Di sisi lain, Amerika Serikat telah mengumumkan bahwa Netzah Yehuda, yang merupakan batalion penjajah Israel yang kontroversial yang terkenal di kalangan warga Palestina karena kegiatan represif di Tepi Barat, memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan militer AS.
Pemerintahan Joe Biden telah mempertimbangkan untuk memblokir batalion tersebut dari menerima bantuan AS di tengah laporan keterlibatan dalam pelanggaran HAM.
Namiun, Matthew Miller, yang merupakan Juru Bicara Departemen Luar Negeri, mengatakan pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024, bahwa pelanggaran itu telah ‘diperbaiki secara efektif’.
Dilaporkan bahwa Miller mengatakan dalam sebuah email bahwa keputusan untuk mengonfirmasi kelayakan batalion itu muncul di tengah informasi baru dari penjajah Israel.
Pada tahun 2022, tentara dari unit itu memborgol, menutup mata dan menyumpal mulut warga negara AS lanjut usia, Omar Assad, dan membiarkannya mati di tempat parkir mobil yang dingin.
Berdasarkan peraturan federal yang dikenal sebagai Undang-Undang Leahy, AS diharuskan menghentikan bantuan kepada unit militer yang terlibat dalam pelanggaran berat HAM.
Namun para kritikus menyampaikan bahwa AS telah lama gagal menerapkan a
“Keputusan hari ini tampaknya bertentangan langsung dengan Hukum Leahy,” kata Charles Blaha, yang memimpin kantor Departemen Luar Negeri yang bertugas menegakkan Hukum Leahy dari tahun 2016 hingga 2023, dalam kolom di forum hukum Just Security. (*/Mey)
