Gelar Aksi Unjuk Rasa Besar-Besaran! Ribuan Pengemudi Ojol dan Kurir se-Jabodetabek Turun ke Jalan Kepung Istana Merdeka, Apa Tuntutannya?

Ribuan pengemudi ojol dan kurir gelar demo di Istana Merdeka tuntut kenaikan tarif antaran barang.
Ribuan pengemudi ojol dan kurir gelar demo di Istana Merdeka tuntut kenaikan tarif antaran barang. Source: Foto/Tangkap layar Instagram @infodepok_id

Nasional, gemasulawesi - Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dan kurir se-Jabodetabek turun ke jalan untuk menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran. 

Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Roda Dua Nasional Garda Indonesia ini berkumpul di kawasan Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Kamis, 29 Agustus 2024.

Aksi unjuk rasa ini digelar dengan tuntutan yang diajukan pleh para pengemudi ojol dan kurir kepada perusahaan aplikator dan pemerintah.

Lebih lanjut alasan ribuan massa menggelar aksi demo ini adalah dipicu oleh keluhan para pengemudi terkait tarif antaran barang yang dinilai tidak sesuai dengan kerja keras yang mereka lakukan. 

Baca Juga:
Dalam Meningkatkan PAD, UPT XI Samsat Sigi Mulai Akhir Tahun 2023 Secara Resmi Melayani Pergantian Pelat Motor 5 Tahunan dan Perpanjangan STNK

Para pengemudi menuntut agar ada revisi terhadap tarif yang berlaku saat ini, yang menurut mereka terlalu rendah dan tidak mencerminkan biaya hidup yang semakin tinggi.

Sejak pagi, massa yang terdiri dari 500 hingga 1.000 orang mulai memadati kawasan Istana Merdeka dan kantor aplikator ojol di sekitar Jakarta. 

Mereka membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi tuntutan untuk kenaikan tarif dan perbaikan sistem kerja yang lebih adil. 

Dalam orasinya, para pengemudi juga meminta agar pemerintah segera turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi.

Baca Juga:
Amerika Serikat Dilaporkan Menjatuhkan Sanksi terhadap Kelompok Pemukim Penjajah Israel dan Seorang Penjaga Keamanan Sipil di Tepi Barat

Sebagai bentuk antisipasi terhadap aksi tersebut, Polres Metro Jakarta Pusat telah mengerahkan 1.326 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait. 

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, mengatakan bahwa pengamanan dilakukan secara persuasif dan humanis, dengan tidak ada personel yang membawa senjata api.

Arus lalu lintas di sekitar kawasan Istana Merdeka juga dipantau ketat. Susatyo menyebutkan bahwa penutupan jalan bersifat situasional dan akan dilakukan jika jumlah massa semakin banyak dan eskalasi meningkat. 

Meski begitu, hingga siang hari, kondisi lalu lintas masih berjalan relatif lancar dengan beberapa titik yang mengalami kepadatan.

Baca Juga:
Heboh Pencurian Data Pribadi Ribuan Warga oleh Perusahaan SIM Card di Dunia Maya, Begini Modus Operandi Pelaku Melancarkan Aksinya

Aksi demo ini menjadi sorotan berbagai kalangan, mengingat dampaknya yang cukup signifikan terhadap layanan ojol dan pengiriman barang di Jakarta dan sekitarnya. 

Para pengemudi berharap agar tuntutan mereka didengar dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. 

Mereka juga menekankan bahwa aksi ini adalah bentuk protes damai dan berharap tidak ada tindakan anarkis selama demo berlangsung.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan bahwa tuntutan para pengemudi terkait tarif antaran barang sebenarnya masuk ke dalam ranah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). 

Baca Juga:
Meresahkan! Aksi Jaksa Gadungan Terbongkar, Begini Cara Licik Pelaku Memperdaya Korban Hingga Raup Keuntungan Rp4,6 Miliar

Namun, Kemenhub tetap meminta aplikator untuk mendengarkan aspirasi para pengemudi dan memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan selama aksi berlangsung. (*/Shofia)

...

Artikel Terkait

wave
Memanas! Blokade Jalan oleh Mahasiswa Universitas Negeri Makassar Saat Demo Picu Kemarahan Warga, Begini Kronologinya

Demo mahasiswa UNM blokade jalan hingga malam, memicu kemarahan warga yang berujung pada bentrokan dan kerusakan kampus.

Viral Dugaan Polisi Halangi Advokat untuk Beri Bantuan Hukum kepada Pendemo yang Ditangkap Gegara Bertindak Anarkis, Begini Faktanya

Polda Metro Jaya buka suara terkait narasi viral yang menyebut menghalang-halangi advokat yang akan beri bantuan hukum kepada para pendemo.

Buntut Aksi Demo Tolak Revisi UU Pilkada yang Digelar Serentak di 15 Kota Besar, DPR RI Akhirnya Setujui Perubahan PKPU Sesuai Putusan MK

Gelombang aksi demo yang menolak revisi UU Pilkada 2024 menjadi viral di berbagai kota besar, mendorong DPR untuk menyetujui Putusan MK.

Bertindak Anarkis, 19 Orang yang Ikut dalam Aksi Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Depan Gedung DPR RI Ditetapkan sebagai Tersangka

Polisi menetapkan 19 dari 50 peserta kerusuhan demo UU Pilkada sebagai tersangka. Semua tersangka dipulangkan dengan wajib lapor.

Setelah Didemo Ribuan Massa di 15 Kota, KPU Pastikan Putusan MK Terkait UU Pilkada 2024 Tetap Berlaku Meski Revisi PKPU Belum Rampung

KPU menegaskan jika pihaknya akan memberlakukan putusan MK di Pilkada 2024 meski revisi PKPU belum rampung.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;