Nasional, gemasulawesi - Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat direncanakan dimulai secara serentak pada bulan Juli 2025.
Sebanyak 100 lokasi rintisan telah disiapkan sebagai tempat belajar bagi anak-anak dari keluarga miskin maupun yang berada dalam kondisi sangat miskin, dengan jumlah siswa yang akan ditampung mencapai 9.755 orang.
Untuk mendampingi proses belajar mereka, pemerintah juga menyiapkan 1.554 guru serta 3.390 tenaga pendidik pendukung yang akan membantu pelaksanaan program ini.
“Sekolah Rakyat ini, seperti yang berkali-kali disampaikan oleh Presiden Prabowo, ditujukan untuk keluarga yang tidak mampu, terutama yang anak-anaknya terancam putus sekolah atau sudah tidak bersekolah,” ujar Gus Ipul.
Sekolah Rakyat disiapkan sebagai lembaga pendidikan berasrama yang mencakup jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, hingga Sekolah Menengah Atas.
Pada siang hari, para siswa akan mengikuti kegiatan belajar formal sesuai kurikulum pendidikan umum yang berlaku.
Sementara di malam hari, mereka akan mendapatkan tambahan pembinaan karakter, mencakup ajaran agama, pelatihan kepemimpinan, dan keterampilan hidup sebagai bagian integral dari pembentukan kepribadian mereka.
“Mereka juga akan ikut kegiatan ekstrakurikuler dan aktivitas pendukung lainnya, supaya bisa mengasah keterampilan sesuai bakat dan minat masing-masing,” ujar Gus Ipul.
Baca Juga:
SAPA UMKM: Strategi Digital Baru untuk Transformasi UMKM Indonesia Tag: Menteri UMKM
Untuk merekrut siswa, pemerintah mengandalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama dalam pendataan calon peserta.
Sedangkan tahap seleksinya dilengkapi dengan proses verifikasi langsung di lapangan, yang melibatkan Dinas Sosial, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Badan Pusat Statistik (BPS), serta dukungan dari kepala daerah setempat.
“Yang jadi target utama kami adalah keluarga di Desil 1, yaitu mereka yang masuk kategori miskin ekstrem. Setelah itu, ada tim yang datang langsung ke rumah, berbicara dengan orang tuanya, dan menilai langsung kondisi sebenarnya,” ujar dia.
Meski tidak terdaftar dalam data BPS, calon siswa tetap memiliki kesempatan untuk diterima asalkan hasil survei di lapangan menunjukkan bahwa mereka memang hidup dalam kondisi miskin.
Baca Juga:
Menteri ESDM Minta Hilirisasi Terus Jalan untuk Jaga Ekonomi Lokal
“Kalau ada anak yang sudah terlanjur putus sekolah, mereka tetap bisa diberi kesempatan untuk masuk ke Sekolah Rakyat. Konsepnya promotif, jadi sistemnya terbuka bisa masuk dan keluar di berbagai tahap,” lanjutnya.
Di tahap awal pelaksanaan, Sekolah Rakyat akan menggunakan bangunan milik pemerintah pusat maupun daerah yang sudah diperbaiki agar layak digunakan.
Ke depannya, pemerintah berencana membangun gedung sekolah permanen di atas lahan seluas minimal 8 hektare sebagai lokasi tetap program ini.
Setiap sekolah nantinya dirancang untuk menampung hingga 1.000 siswa, lengkap dengan berbagai fasilitas penunjang yang memadai.
Baca Juga:
Kemensos Seleksi Pegawai Keuangan untuk Perkuat Sekolah Rakyat
“Satu sekolah diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp200 miliar, sudah termasuk perlengkapan mebel dan seluruh fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar,” kata Gus Ipul.
Pada tahap pertama, Sekolah Rakyat akan membuka sebanyak 395 rombongan belajar yang mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA, dan tersebar di 100 lokasi.
Pulau Jawa menjadi wilayah dengan jumlah lokasi terbanyak, yaitu 48 titik, menjadikannya pusat utama pelaksanaan awal program ini.
Menyusul setelahnya, Sumatra mendapat 22 titik, Sulawesi 15 titik, kemudian masing-masing 4 titik di Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Maluku, serta 3 titik lainnya berada di wilayah Papua.
“Di 100 lokasi awal ini, sudah terdata 9.755 siswa, dengan dukungan 1.554 guru dan 3.390 tenaga kependidikan,” ujar Gus Ipul.
Ia menegaskan bahwa gedung sementara yang digunakan tahun ini tidak akan dibiarkan terbengkalai begitu saja.
“Gedung itu nantinya bisa dimanfaatkan sebagai rumah singgah atau dipakai untuk layanan lain sesuai kebutuhan pemerintah daerah,” tambahnya.
Untuk tenaga pendidik, posisi kepala sekolah akan diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), sementara para guru direkrut dari kalangan PPPK serta lulusan program pendidikan profesi guru.
Baca Juga:
Android Automotive Akan Mendapatkan Pembaruan dengan Android 16! Inilah Perubahan yang Akan Datang
Koordinasi dalam pengelolaan tenaga kependidikan ini dilakukan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PAN-RB, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Agar lingkungan asrama tetap aman dan nyaman bagi para siswa, pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Kolaborasi ini bertujuan memperkuat sistem perlindungan anak dalam penyelenggaraan pendidikan berasrama.
Ada tiga isu utama yang menjadi fokus pencegahan, yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan sikap intoleran.
“Kita harus memastikan tidak ada kasus perundungan di sekolah, tidak boleh ada kekerasan seksual, dan juga tidak boleh muncul tindakan atau ucapan yang bernada intoleran. Semua itu akan kita jaga dengan sistem pengamanan yang saat ini sedang dirancang,” ujar Gus Ipul dengan tegas.
Di luar 100 lokasi awal, pemerintah juga tengah merancang 100 titik baru sebagai bagian dari gelombang kedua program Sekolah Rakyat.
Saat ini, proses perekrutan siswa dan tenaga pendidik sedang berjalan, dengan harapan pelaksanaannya dapat segera menyusul tahap pertama.
“Masih ada 100 lokasi tambahan untuk tahap kedua, dan sekarang sedang diproses, mulai dari perekrutan murid hingga guru. Insya Allah, tahap ini akan segera menyusul,” ujar Gus Ipul.
Sejumlah lokasi pada tahap kedua akan menggunakan fasilitas yang sudah ada, seperti 122 Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan dan 45 gedung milik pemerintah daerah.
Pada tahap ini, ditargetkan terbentuk 424 rombongan belajar, dengan jumlah siswa mencapai 10.600 orang, didukung oleh 2.180 guru dan 4.069 tenaga kependidikan.
“Semoga saja di bulan Juli nanti, kedua tahap ini sudah bisa mulai menjalankan kegiatan belajar mengajar,” tutupnya. (*/Zahra)
