Nasional, gemasulawesi - Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, hadir dalam agenda Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal penting, mulai dari laporan keuangan Kemensos tahun 2024, capaian anggaran tahun berjalan 2025, hingga rencana program dan pagu indikatif untuk tahun 2026.
Saat menyampaikan laporannya, Gus Ipul mengungkapkan bahwa hingga bulan Juni 2025, serapan anggaran Kementerian Sosial telah menunjukkan capaian yang cukup tinggi.
"Belanja non-bansos telah terserap lebih dari Rp1 triliun, atau setara dengan 33,37 persen, sedangkan untuk belanja bantuan sosial, realisasinya telah melampaui Rp40 triliun atau sekitar 53,50 persen," kata Gus Ipul.
Baca Juga:
Capaian PTSL Sulawesi Tengah 2025 Tembus 95 Persen, Wamen ATR Serahkan Sertipikat di Donggala
Gus Ipul menegaskan bahwa rencana belanja Kementerian Sosial untuk tahun anggaran 2026 akan diarahkan mengikuti prioritas pembangunan nasional.
Kebijakan tersebut disusun selaras dengan instruksi Presiden dan tema yang diangkat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Fokus utamanya akan ditekankan pada penguatan sektor pendidikan serta peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.
“Kemensos akan berperan aktif dengan menyelenggarakan program Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul menegaskan.
Gus Ipul juga menekankan pentingnya meningkatkan efektivitas dalam penyaluran bantuan sosial di masa mendatang.
Untuk itu, ia menyampaikan tiga strategi utama yang akan dijalankan:
1. Melanjutkan berbagai program perlindungan sosial yang sudah berjalan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, KIP Kuliah, Program Indonesia Pintar, PBI JKN, serta layanan rehabilitasi sosial.
2. Mengoptimalkan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sekaligus memperkuat kolaborasi antarlembaga dan program, termasuk pemanfaatan teknologi digital dalam proses penyaluran bantuan.
Baca Juga:
3 Warga Palestina Tewas dalam Pengeboman yang Dilakukan Penjajah Israel di Daerah al-Mawasi
3. Mewujudkan bantuan sosial yang responsif dan berkelanjutan, dengan mengedepankan asas keadilan, inklusi, serta mendorong percepatan kemandirian penerima bantuan melalui keterpaduan dengan program pemberdayaan.
Dalam forum rapat tersebut, Menteri Sosial turut menyampaikan perkembangan tren anggaran Kementerian Sosial dari waktu ke waktu.
Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2011, alokasi anggaran Kemensos sempat mencapai angka Rp108 triliun.
Sementara untuk tahun 2026, pagu indikatif yang telah ditetapkan sebesar Rp76,03 triliun, atau turun sekitar 4,47 persen dibandingkan anggaran tahun 2025 yang nilainya lebih dari Rp79 triliun.
Baca Juga:
571 Ribu Rekening Bansos Terindikasi Judi Online, Kemensos Evaluasi Data Penerima
Rincian alokasi anggaran untuk tahun 2026 terbagi ke dalam dua program utama, yakni:
1. Lebih dari Rp75 triliun dialokasikan untuk Program Perlindungan Sosial.
2. Sementara itu, Program Dukungan Manajemen mendapat anggaran sebesar Rp768 miliar lebih.
Gus Ipul menambahkan bahwa pagu indikatif tahun 2026 belum mengakomodasi sejumlah kebutuhan mendesak, seperti penanganan bencana, bantuan makanan bagi lansia dan penyandang disabilitas, bantuan untuk anak-anak yatim piatu, serta berbagai program pemberdayaan masyarakat.
Baca Juga:
Aceh Barat Disarankan Segera Ajukan Sekolah Rakyat, Kemensos Targetkan 200 Lokasi
“Karena itu, kami mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp20,9 triliun,” jelasnya.
Anggaran tambahan tersebut direncanakan akan didistribusikan ke sejumlah unit kerja, di antaranya:
1. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial mendapat alokasi lebih dari Rp5 triliun,
2. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial memperoleh lebih dari Rp4 triliun,
3. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dialokasikan lebih dari Rp5 triliun,
4. Sekretariat Jenderal juga menerima anggaran lebih dari Rp5 triliun,
5. Inspektorat Jenderal mendapat porsi anggaran sebesar Rp51 miliar lebih.
Sebagai penutup rapat kerja, Gus Ipul menyampaikan apresiasi kepada Komisi VIII DPR RI atas sinergi dan dukungan yang telah terbangun selama ini.
Baca Juga:
Suplai Air Bersih dari PDAM Makassar Dilaporkan Terganggu di 13 Titik
“Kami sangat menghargai semua bentuk dukungan, masukan, serta kritik yang disampaikan. Semuanya menjadi penyemangat bagi kami dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan program kesejahteraan sosial ke depan,” tuturnya. (*/Zahra)
