Jakarta, gemasulawesi - Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dan kurir se-Jabodetabek turun ke jalan dalam aksi demo besar-besaran yang berlangsung di kawasan Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
Aksi demo yang berlangsung pada Kamis, 29 Agustus 2024 hari ini melibatkan sekitar 500 hingga 1.000 orang yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Roda Dua Nasional Garda Indonesia.
Ribuuan massa dalam aksi demo tersebut menyuarakan berbagai tuntutan kepada pemerintah dan perusahaan aplikator, terutama terkait masalah tarif antaran barang yang mereka anggap tidak adil.
Menanggapi aksi ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Juru Bicaranya, Adita Irawati, menjelaskan bahwa pihaknya telah mencermati tuntutan yang diajukan oleh para pengemudi ojol dan kurir.
Namun, menurut Kemenhub, masalah tarif antaran barang ini lebih berada di ranah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) karena terkait langsung dengan regulasi perusahaan aplikator.
Meskipun demikian, Kemenhub menegaskan bahwa mereka telah meminta kepada para aplikator untuk memperhatikan dan menindaklanjuti aspirasi dari para mitra pengemudi ini.
Selain itu, Adita juga menekankan bahwa layanan kepada masyarakat harus tetap berjalan normal selama aksi unjuk rasa berlangsung, untuk memastikan tidak ada gangguan signifikan terhadap publik.
"Kami sudah meminta aplikator untuk segera memperhatikan aspirasi dari para mitra pengemudi ini, juga memastikan bahwa layanan kepada masyarakat tetap berjalan," ujar Adita.
Aksi demo ini dipicu oleh kekhawatiran dan ketidakpuasan para pengemudi ojol dan kurir terkait tarif antaran barang yang diberlakukan oleh perusahaan aplikator.
Mereka merasa bahwa tarif yang diberikan tidak mencerminkan beban kerja dan risiko yang mereka hadapi setiap harinya.
Para pengemudi menilai bahwa tarif yang rendah tersebut tidak cukup untuk menutupi biaya operasional, apalagi untuk menambah penghasilan yang layak.
Selain itu, mereka juga menyuarakan ketidakadilan dalam sistem kerja yang diterapkan oleh perusahaan aplikator, termasuk dalam hal pembagian wilayah kerja, insentif, dan perlindungan terhadap para pekerja.
Para pengemudi dan kurir yang melakukan aksi ini berharap agar pemerintah dan pihak aplikator segera menanggapi tuntutan mereka dengan serius.
Mereka meminta adanya revisi tarif antaran barang yang lebih adil, yang bisa mengakomodasi kebutuhan mereka sebagai pekerja di lapangan.
Selain itu, mereka juga menuntut adanya perbaikan dalam sistem kerja dan regulasi yang dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi para pengemudi, termasuk dalam hal asuransi dan jaminan sosial.
Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan ribuan personel gabungan dari berbagai instansi, termasuk Polda Metro Jaya, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait lainnya.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menyatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan aksi untuk selalu bersikap persuasif, tidak terprovokasi, dan mengutamakan negosiasi serta pelayanan yang humanis.
Pengamanan ini dilakukan untuk memastikan bahwa aksi unjuk rasa berjalan lancar tanpa insiden yang tidak diinginkan.
Selain itu, pengaturan arus lalu lintas di sekitar Istana Merdeka juga dilakukan secara situasional.
Menurut Susatyo, penutupan jalan dan rekayasa lalu lintas akan disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan.
Jika jumlah massa dan eskalasi meningkat, maka akan dilakukan penutupan jalan untuk menghindari kemacetan parah. Akan tetapi arus lalu lintas akan tetap berjalan seperti biasa apabila massa tidak terlalu banyak.
Kapolres juga mengingatkan agar para pengemudi ojol dan kurir yang mengikuti aksi ini tetap menjaga ketertiban, tidak melakukan tindakan anarkis, dan memastikan bahwa aksi tersebut dapat berlangsung damai sesuai dengan harapan semua pihak. (*/Shofia)
