Gus Ipul: Akurasi DTSEN Kunci Penyaluran Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran

Rakornas Implementasi Penggunaan DTSEN.
Rakornas Implementasi Penggunaan DTSEN. Source: (kemensos.go.id)

Nasional, gemasulawesi - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menekankan bahwa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bukan sekadar kumpulan angka, melainkan dasar penting untuk mewujudkan keadilan dan menjaga martabat rakyat.

Menurutnya, data ini merepresentasikan kehidupan nyata serta harapan jutaan warga Indonesia.

Gus Ipul menyampaikan penegasan tersebut di hadapan 518 kepala dinas sosial dari seluruh Indonesia.

Momen itu berlangsung dalam Rakornas Implementasi Penggunaan DTSEN untuk program bantuan sosial, pemberdayaan, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang digelar di Hotel Grand Mercure.

Baca Juga:
571 Ribu Rekening Bansos Terindikasi Judi Online, Kemensos Evaluasi Data Penerima

“Setiap rupiah yang dialokasikan untuk bantuan, setiap program pemberdayaan, dan setiap kebijakan di bidang kesejahteraan sosial harus betul-betul menyentuh mereka yang membutuhkan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan,” ujar Gus Ipul yang saat itu didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono bersama para pejabat tinggi madya Kementerian Sosial.

Kegiatan ini diikuti oleh 518 Kepala Dinas Sosial dari seluruh Indonesia, yang terdiri atas 34 kepala dinas provinsi dan 484 kepala dinas dari tingkat kabupaten dan kota.

Gus Ipul menekankan bahwa forum ini memiliki peran penting karena berkaitan langsung dengan kepentingan dan kesejahteraan banyak orang.

Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan selalu menekankan pentingnya memastikan agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh mereka yang berhak.

Baca Juga:
Kemensos Dorong Transformasi Bansos dan Pendidikan Lewat Program Sekolah Rakyat

Kunci untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terus diperbarui secara berkala, agar menjadi landasan kuat dalam penyaluran bansos dan pelaksanaan program pemberdayaan lainnya.

“Rakornas ini kita selenggarakan untuk menyatukan pemahaman dan perspektif terkait pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN,” ujar Gus Ipul.

DTSEN merupakan sumber data tunggal yang mencakup informasi tentang kondisi sosial dan ekonomi tiap individu maupun keluarga di Indonesia.

Seluruh data dalam DTSEN telah terverifikasi dan diselaraskan dengan data kependudukan resmi yang ada.

Baca Juga:
Cek Kesehatan Gratis untuk Siswa Sekolah Rakyat dan Nasional, Dimulai Hari ini

Penyusunan DTSEN dilakukan dengan menggabungkan tiga basis data besar yang sebelumnya sudah dimiliki pemerintah.

Ketiga basis data tersebut mencakup Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), serta data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Gus Ipul menegaskan bahwa Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 bukan sekadar regulasi formal, melainkan amanat penting dari sejarah yang mengharuskan Kementerian Sosial dan dinas-dinas sosial di daerah benar-benar serius dan bekerja keras untuk menghapus kemiskinan hingga tuntas.

Gus Ipul berharap Dinas Sosial, sebagai ujung tombak di lapangan, tetap konsisten menjaga agar data warga miskin selalu diperbarui, akurat, dan dimanfaatkan secara tepat dan bertanggung jawab.

Baca Juga:
Sekolah Rakyat Andalkan AI untuk Gali Potensi Siswa, Siap Cetak Generasi Emas 2045

“Kita harus rutin memperbarui data secara berkala, karena ini sangat krusial,” ujarnya.

DTSEN merupakan data yang bersifat dinamis, sehingga perlu diperbarui secara berkala setiap tiga bulan.

Proses pemutakhiran dilakukan melalui dua jalur, yakni mekanisme formal dan partisipatif.

Jalur formal dilakukan lewat forum musyawarah di tingkat desa atau kelurahan, kemudian diteruskan ke dinas sosial.

Baca Juga:
7 Warga Palestina Tewas dalam Pemboman Sebuah Sekolah yang Menampung Pengungsi di Sebelah Barat Kota Gaza

Sementara jalur partisipasi memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan data melalui kanal yang telah disiapkan oleh Kementerian Sosial.

“Setiap data yang kita perbarui menyimpan harapan seseorang yang menanti keadilan. Di sanalah letak kehormatan kita sebagai pelayan masyarakat,” ujar Gus Ipul.

 Ia menambahkan bahwa data yang telah diperbarui nantinya akan melalui proses verifikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“Bukan lagi Kementerian Sosial atau kementerian lain yang memutuskan, tapi BPS lah yang akan memvalidasi dan memberikan umpan balik atas hasil pemutakhiran tersebut,” jelasnya.

Baca Juga:
Tinjau Langsung, Wabup Parigi Moutong Abdul Sahid Nilai TPA Sampah Jononunu Perlu Penataan Ulang dan Perbaikan Sistem

Dalam kesempatan itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan apresiasinya kepada Gus Ipul atas dukungan penuh yang telah diberikan, mulai dari proses penyusunan, penetapan, uji petik, hingga pemutakhiran DTSEN.

"Menurut kami, Bapak sangat aktif dan terus mendorong penggunaan data dalam pengambilan kebijakan. Ini menjadi suntikan semangat bagi kami, karena artinya data yang kami hasilkan benar-benar digunakan," tuturnya.

Amalia menambahkan bahwa Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tidak hanya memuat tugas bagi BPS, tetapi juga mencakup 18 kementerian dan lembaga lainnya.

Hal ini, menurutnya, menunjukkan betapa krusialnya keberadaan satu data bersama sebagai dasar kebijakan.

Baca Juga:
Seorang Tahanan Palestina Kehilangan Kemampuan Bergerak Akibat Penyiksaan di Penjara Penjajah Israel

Menutup acara, Gus Ipul menyampaikan kesimpulannya, "Setiap angka dalam data yang kita kumpulkan bukan sekadar statistik. Di baliknya, ada harapan dari mereka yang terpinggirkan. Mari terus bekerja dengan hati, karena data yang akurat menjadi pondasi bagi masa depan bangsa yang lebih adil dan bermartabat." (*/Zahra)

...

Artikel Terkait

wave

Dari Kampung Berber, Bahlil Tegaskan Komitmen Pemerataan Energi Nasional

Pemerintah percepat elektrifikasi desa demi kemandirian energi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan warga.

571 Ribu Rekening Bansos Terindikasi Judi Online, Kemensos Evaluasi Data Penerima

Kemensos temukan ratusan ribu penerima bansos terlibat judi online, evaluasi data dilakukan untuk perbaikan penyaluran bantuan.

Sekolah Rakyat Siap Dimulai 14 Juli, Diawali Cek Kesehatan dan Matrikulasi

Sekolah Rakyat akan resmi dimulai 14 Juli 2025 dengan cek kesehatan, matrikulasi, dan pembekalan guru-kepala sekolah.

KPU RI Mengajukan Tambahan Anggaran Senilai Rp 986 Miliar untuk Tahun 2026, Ternyata Begini Tujuannya

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp986 miliar untuk tahun anggaran 2026

Indonesia Siapkan 20 Ribu Hektare Lahan Pertanian yang Hasilnya Bakal Dikirim ke Palestina sebagai Bantuan Pangan

Pemerintah Indonesia menyiapkan lahan pertanian seluas 10 ribu hingga 20 ribu hektare untuk dikelola secara kolaboratif bersama Palestina

Berita Terkini

wave

Inilah Sinopsis Film Greenland 2: Migration, Perjalanan yang Berbahaya setelah Bencana yang Mengakhiri Peradaban

Sekuel film Greenland, berjudul Greenland 2: Migration, akan tiba awal 2026 nanti, menceritakan kisah kehidupan setelah bencana

Membisu di Balik Deru Alat Berat: Teka-teki Bungkamnya Polres Parigi Moutong dalam Pusaran Tambang Ilegal Buranga

Kinerja Polres Parigi moutong tampaknya perlu dievaluasi berkaitan dengan keberadaan tambang ilegal buranga yang dinilai tak tersentuh hukum

Nasib Nyawa di Gunung Nasalane: Menanti Keadilan yang Belum Menyentuh Dg Aras

Hukum yang tak bertaring dihadapan pemodal tambang ilegal, hampir terjadi disemua titik PETI yang tersebar di Parigi moutong.

Tebalnya Tembok "Imunitas" Tambang Ilegal Buranga: Mengapa Hukum Tak Berdaya Dihadapan Reni?

Polres Parigi Moutong dinilai tak bertaring dihadapan Reni salah satu tokoh sentral dibalik beroperasinya tambang ilegal di Desa Buranga.

Diduga Kebal Hukum, Kelompok Haji Anjas, Mustari dan Ahmad Geser Operasi Tambang Ilegal ke Desa Buranga

Dugaan kebal hukum pengelola PETI di Desa Buranga mencuat, seolah tidak perduli hukum aktifitas tambang ilegal Buranga tetap beroperasi.


See All
; ;