Indonesia Tegaskan Komitmen ASEAN–UE: Dorong Kemitraan Setara dan Sikap Tegas terhadap Krisis Gaza

Kementerian Luar Negeri RI.
Kementerian Luar Negeri RI. Source: (kemlu.go.id)

Nasional, gemasulawesi - Indonesia menegaskan pentingnya membangun hubungan kemitraan antara ASEAN dan Uni Eropa yang didasarkan pada prinsip kesetaraan dan keadilan.

Menurut pemerintah Indonesia, kolaborasi yang inklusif sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan peluang dan potensi kerja sama antara kedua kawasan tersebut.

Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, saat menghadiri Konferensi Tingkat Menteri ASEAN-Uni Eropa (ASEAN-EU Post Ministerial Conference) yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia.

Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan apresiasinya terhadap kemajuan yang dicapai dalam proses negosiasi Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) antara Uni Eropa dan sejumlah negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia.

Baca Juga:
Capaian PTSL Sulawesi Tengah 2025 Tembus 95 Persen, Wamen ATR Serahkan Sertipikat di Donggala

Ia menilai bahwa proses ini menunjukkan komitmen bersama untuk memperkuat hubungan ekonomi antar kedua kawasan melalui pendekatan yang saling menguntungkan.

Selain sektor perdagangan, Menlu juga menekankan pentingnya kerja sama ASEAN dan Uni Eropa dalam bidang pembangunan berkelanjutan serta upaya transisi menuju energi bersih.

Agar kerja sama antara ASEAN dan Uni Eropa dapat berkembang lebih jauh, Menteri Luar Negeri Sugiono mengingatkan pentingnya menghindari tindakan sepihak yang bisa merugikan salah satu pihak.

Menurutnya, langkah-langkah semacam itu tidak mencerminkan semangat kemitraan strategis yang seharusnya dibangun oleh kedua kawasan.

Baca Juga:
Gus Ipul Paparkan Capaian dan Usulan Tambahan Anggaran Kemensos di Rapat Kerja Bersama DPR

“Peluang besar yang dimiliki ASEAN dan Uni Eropa di bidang ekonomi hanya bisa tercapai bila kedua pihak menerapkan kebijakan yang adil dan saling menguntungkan,” ujar Menlu Sugiono dengan tegas.

Menlu Sugiono menyampaikan bahwa komunikasi antara ASEAN dan Uni Eropa perlu terus diperkuat.

Ia juga mendorong agar berbagai forum seperti Kelompok Kerja Bersama untuk Minyak Sawit, Kesepakatan Transportasi Udara Komprehensif, serta peluang kolaborasi dalam konteks Indo-Pasifik tetap dilanjutkan dan dioptimalkan.

Dalam forum tersebut, Menlu Sugiono menyampaikan secara langsung kepada Uni Eropa bahwa kestabilan ekonomi global sulit dicapai bila ketegangan geopolitik masih terus berlangsung.

Baca Juga:
Rumah Sakit Nasser di Gaza Sebut telah Memasuki Jam-Jam Krusial dan Terakhir Karena Persediaan Bahan Bakar Menipis

Ia merujuk pada kondisi di Timur Tengah, termasuk Palestina, yang dinilai menjadi salah satu faktor utama yang menghambat terciptanya iklim ekonomi yang kondusif dan berkelanjutan.

"Indonesia mengapresiasi sikap sejumlah negara Uni Eropa yang telah menunjukkan dukungan terhadap Palestina. Meski demikian, situasi di Gaza yang masih jauh dari kata pulih menuntut adanya langkah bersama yang lebih tegas," ujar Menlu Sugiono sambil mendorong agar Uni Eropa dapat memberikan peran yang lebih besar dalam menangani krisis kemanusiaan tersebut.

Menurut Menlu Sugiono, kondisi di Gaza yang masih belum tertangani dengan baik, ditambah lemahnya penegakan hukum dan akuntabilitas, turut meruntuhkan kepercayaan terhadap sistem hukum internasional.

Ia memperingatkan bahwa hal ini bisa menjadi pemicu munculnya konflik baru di berbagai kawasan lain di dunia.

Baca Juga:
Kemenag Dorong Pemberdayaan Masjid dengan Bantuan Dana Maksimal Rp100 Juta

"Jangan biarkan hukum internasional diabaikan atau kebijakan yang tidak sejalan malah menimbulkan konsekuensi besar secara global," ujar Menlu Sugiono menegaskan.

Sebagai penutup, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa hubungan ASEAN dan Uni Eropa merupakan penghubung vital antara kawasan Asia dan Eropa.

“Sebagai dua entitas kawasan paling sukses di dunia, kita harus terus memperkuat saling pengertian dan kolaborasi untuk menciptakan dunia yang damai, adil, dan makmur,” ujarnya.

Sebagai informasi, kemitraan strategis antara ASEAN dan UE telah resmi terjalin sejak 1 Desember 2020.

Baca Juga:
UNRWA Sebut Kehidupan Anak-Anak Gaza Diwarnai Perang dan Kehancuran

Dalam forum ASEAN-UE yang digelar di Kuala Lumpur, Perwakilan Tinggi Uni Eropa sekaligus Menteri Luar Negeri, Kaja Kallas, hadir langsung mewakili seluruh 27 negara anggota UE. (*/Zahra)

...

Artikel Terkait

wave

Gus Ipul Paparkan Capaian dan Usulan Tambahan Anggaran Kemensos di Rapat Kerja Bersama DPR

Gus Ipul bahas realisasi anggaran, rencana kerja 2026, dan usul tambahan Rp20,9 triliun di hadapan Komisi VIII DPR.

Capaian PTSL Sulawesi Tengah 2025 Tembus 95 Persen, Wamen ATR Serahkan Sertipikat di Donggala

Sulawesi Tengah sukses daftarkan ribuan bidang tanah lewat PTSL 2025, Wamen ATR serahkan sertipikat di Donggala.

Aceh Barat Disarankan Segera Ajukan Sekolah Rakyat, Kemensos Targetkan 200 Lokasi

Kemensos dorong Aceh Barat dirikan Sekolah Rakyat rintisan, bagian dari program nasional pemberdayaan pendidikan anak miskin.

Komisi VIII Setujui Tambahan Anggaran Kementerian Agama 2025, Fokus pada BOS, Haji, dan Tunjangan ASN

Komisi VIII DPR RI menyetujui tambahan anggaran Kemenag 2025 untuk BOS Madrasah, layanan haji, dan belanja pegawai.

Kolaborasi Kementerian ATR/BPN dan Komnas HAM untuk Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM

Wamen ATR/BPN dan Komnas HAM bahas penyelesaian konflik agraria melalui pendekatan berbasis HAM dan kerja sama lintas sektor.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;